Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais menyebut kubu pendukung Prabowo Subianto lebih terhormat apabila berada di luar pemerintahan untuk memberikan pengawasan selama 5 tahun ke depan.
"Tentu sangat indah kalau kubu Prabowo itu di luar, juga terhormat. Untuk mengawasi 5 tahun ke depan," kata Amien di sela menerima kunjungan pengurus DPW PAN Jawa Tengah di kediamannya, Jalan Pandean Sari, Condongcatur, Kecamatan Depok, Sleman, Sabtu (13/7) sore.
Baca Juga: Naik MRT dan Makan Sate, ini Makna Pertemuan Jokowi dan Prabowo
Menurut Amien, apabila kubu Prabowo bergabung dengan pemerintah, tidak akan ada lagi yang mengawasi. Baginya, demokrasi akan mati apabila seluruh suara di DPR sama dengan suara di eksekutif.
"Soalnya kalau pada bergabung, nanti tak ada lagi yang mengawasi. Nanti suara DPR sama dengan suara eksekutif. Itu pertanda lonceng kematian demokrasi. Di mana pun seperti itu," kata Amien.
Demokrasi, lanjut Amien, akan mengalami musibah yang paling berat dan sulit bangkit kembali jika parlemen sudah menjadi jubirnya eksekutif.
"Maka, demokrasi mengalami musibah yang paling berat dan tidak bisa bangkit kembali kalau kedua kekuatan eksekutif dan legislatif jadi satu. Yudikatifnya juga mengamini (maka) game it's over," katanya.
Menyinggung pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, Sabtu pagi, Amien belum mau berkomentar.
Baca Juga: Tak Ada Nama Habib Rizieq di Pertemuan Jokowi-Prabowo
"Saya hanya akan memberikan pernyataan setelah saya membaca surat Pak Prabowo," katanya dilansir dari Antara.
Menurut Amien, dirinya mendapatkan amplop tertutup berisi surat dari Prabowo. Namun, dia belum sempat membacanya karena surat itu saat ini ada di kediamannya, kompleks Taman Gandaria, Jakarta Selatan.
"Saya diberi tahu ajudan saya Pak Ismail, 'Pak itu Pak Prabowo mengirim surat amplop tertutup sepertinya agak tebal'. Mungkin dua lembar," kata Amien. (*)
Baca Juga: Isu Gerindra Gabung ke Pemerintah, Pengamat: Tergantung Rekonsiliasi
