Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kepolisian bakal membagi jumlah anggotanya untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berdasarkan indeks potensi kerawanan dan karakteristik masing-masing daerah,
"Itu menjadi catatan kepolisian untuk dijadikan pedoman dalam melakukan deteksi dini dan mencegah gangguan kamtibmas," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono/
Pilkada Serentak 2020 akan berlangsung di 270 lokasi yang terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Kepolisian telah melakukan deteksi dini untuk mencegah gangguan kamtibmas demi Pilkada Serentak 2020 yang aman, damai, sejuk, jujur, adil, dan aman dari penularan COVID-19.
Baca Juga:
Pilkada 2020 Didesak Ditunda, Bawaslu Bilang Begini
Kepolisian berpegangan pada indeks potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020 adalah alat untuk mengukur tingkat kerawanan suatu wilayah yang melaksanakan pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang diukur menggunakan instrumen dalam bentuk dimensi, variabel, dan indikator.
Indeks potensi kerawanan, terbagi tiga kategori, yakni daerah kurang rawan, rawan, dan sangat rawan dengan penilaian indeks potensi kerawanan terdiri atas lima dimensi, 17 variabel, dan 118 indikator. Dalam setiap dimensi memiliki beberapa variabel. Dari setiap variabel, memiliki sejumlah indikator.
Dimensi penyelenggara atau KPUD terdapat tiga variabel, yakni profesionalitas penyelenggara, profesionalitas bawaslu atau panwas, dan profesionalitas pengamanan.
Sedangkan imensi peserta terdapat lima variabel, yakni potensi calon, dukungan dari ASN, dukungan partai, politik uang atau sarana prasarana, dan politik identitas. Adapun dimensi partisipasi masyarakat terdapat dua variabel, yaitu partisipasi masyarakat dan pengaruh paslon.
Dan dimensi potensi gangguan kamtibmas ada empat variabel, yakni sejarah konflik, kondisi geografis, media, dan karakteristik masyarakat. Terakhir, dimensi ambang gangguan, memiliki tiga variabel, yaitu potensi kriminalitas, administrasi kependudukan, dan gangguan kamtibmas.
Baca Juga:
COVID-19 Tak Terkendali, Komnas HAM Minta Pilkada Ditunda
