Wisnu Cipto
MerahPutih.com - PT Pertamina (Persero) bergerak cepat segera menunjuk pelaksana tugas harian (Plh) untuk mengisi posisi Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Penunjukan Plh ini berhubung periode Ramadan dan Idulfitri sudah di depan mata. Pertamina Patra Niaga merupakan anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan olahan minyak bumi, yang merupakan ujung tombak distribusi energi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG ke masyarakat.
"Sesuai prosedur perusahaan di masing-masing subholding, jika pejabat tidak ada di tempat maka akan ditunjuk pelaksana tugas harian (Plh),” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso. ketika dikonfirmasi Jakarta, Selasa (25/2).
Baca juga:
Dirut Anak Usaha jadi Tersangka Korupsi, Pertamina Jamin Distribusi BBM dan LPG tetap Aman
Fadjar juga menjamin pelayanan distribusi BBM maupun LPG tetap berjalan dengan normal, meskipun sejumlah pimpinan anak usahanya Pertamina ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah.
“Pertamina memastikan pelayanan distribusi energi kepada masyarakat menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa,” tandas petinggi Pertamina itu, dikutip dari Antara.
Semalam, Kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023. Para tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan.
Baca juga:
Dirut Pertamina Patra Niaga dan 6 Tersangka Lain Diduga Rugikan Negara Rp 193 Triliun
Ketujuh tersangka itu antara lain, RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan YF selaku PT Pertamina International Shipping.
Lalu, AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Kejagung juga menyebutkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 193,7 triliun dalam kasus dugaan korupsi itu. Akan tetapi, jumlah itu adalah nilai perkiraan sementara dari penyidik Jampidsus Kejagung. (*)
