Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kemenangan atas gugatan warga negara (citizen lawsuit) terkait pencemaran udara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diinisiasi Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Koalisi Ibu Kota), 16 September 2021, menandakan pemerintah masih lalai dalam memenuhi hak udara bersih bagi masyarakat.
Namun, pada 30 September lalu, empat dari tujuh pejabat negara di tingkat pusat yang menjadi tergugat dalam kasus ini telah resmi mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat.
Direktur Yayasan Indonesia Cerah Adhityani Putri mengatakan, citizen lawsuit yang diajukan dalam kasus ini, diharapkan dapat menginspirasi warga negara Indonesia lainnya untuk terlibat aktif dalam upaya-upaya yang membawa pengaruh positif.
Baca Juga:
Begini Cara Pemprov DKI Tangkis Isu Pencemaran Udara
"Putusan Majelis Hakim yang berpihak pada perbaikan kualitas udara Jakarta seharusnya dapat menjadi momentum baik bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mulai melakukan kebijakan mitigasi polusi udara secara transparan," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/10)
Ia menegaskan, bahwa situasi darurat kesehatan masyarakat semakin memburuk akibat polusi udara serta minimnya perhatian pemerintah, menjadi faktor utama dari 32 warga negara yang tergabung
dalam Koalisi Ibu Kota mengajukan gugatan ke pengadilan pada 2019.
Utusan Khusus Gubernur DKI Jakarta untuk Perubahan Iklim Irvan Pulungan menegaskan, Pemerintah DKI Jakarta, sebagai salah satu dari tujuh tergugat, mengambil keputusan untuk tidak banding dan menerima hasil putusan.
"Dengan ini, Pemprov menyetujui bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah lebih ketat dalam mengatasi polusi udara demi memenuhi hak udara bersih dan sehat bagi penduduk yang tinggal dan beraktivitas di Jakarta," katanya.
Ia memaparkan, gerakan atas udara bersih di DKI Jakarta sebenarnya sudah ada sejak tahun 1980-an. Oleh karena itu, DKI memandang gugatan ini adalah bagian dari advokasi lintas-generasi yang saling bersangkutan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan sejak dahulu.
"Pemprov menganggap bahwa akselerasi upaya – upaya peningkatan kualitas udara di Jakarta adalah tindakan yang perlu untuk dilakukan segera,” jelas.
Irvan menilai, gugatan yang dilakukan adalah sarana warga dalam berpartisipasi aktif dalam proses penyediaan hak dasar bagi lingkungan yang sehat serta ikhtiar untuk meningkatkan layanan publik untuk menghadirkan udara bersih bagi seluruh warga DKI Jakarta.
Pemprov, lanjut ia, membuka ruang berkomunikasi dua arah atas pengawasan terhadap ketaatan setiap orang mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup.
"Termasuk membuka diskusi untuk penetapan baku mutu udara ambien daerah Provinsi DKI Jakarta yang cukup sehingga melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem di dalamnya," katanya.
Ia menegaskan, DKI telah melakukan berbagai tindakan dan upaya pengendalian polusi udara di Jakarta. Salah satunya dengan Instruksi Gubernur No.66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, untuk turut merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
"Kami juga sudah mengambil langkah cepat dalam menanggapi tujuh poin putusan peradilan, seperti membangun kanal informasi yang akan berisi tentang seluruh informasi terkait kualitas udara dan penyusunan Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara (GDPPU) dan Sistem Dispersi Sumber Pencemar yang menjadi bagian amar putusan majelis hakim," ujarnya.
Irvan berharap, peristiwa ini dapat mengakselerasi kualitas udara menjadi lebih baik di kota-kota besar, khususnya DKI Jakarta.
"Sudah seharusnya warga Indonesia berhak untuk memperoleh udara bersih dan sehat," katanya.
Baca Juga:
LSM Desak Pemerintah Revisi PP Pengendalian Pencemaran Udara
