Alasan PAN Tolak Bentuk Poros Ketiga

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 10 Juli 2018
Alasan PAN Tolak Bentuk Poros Ketiga

Ketua MPR Zulkifli Hasan. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan partainya tetap menolak membentuk poros ketiga dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sehingga tidak merespons keinginan PKS.

"Kami hargai kalau ada pikiran-pikiran yang berbeda. Saya masih perpendapat kemungkinan ada dua," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/7).

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Presiden PKS Sohibul Iman yang mengusulkan untuk membentuk poros ketiga dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Tujuannya agar pilpres menjadi dua putaran seperti Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

Ketua MPR Zukifli Hasan saat memberikan sambutan di acara pelantikan pengurus pusat PSMTI (MP/Asropih)

Zulkifli mengatakan alasan pihaknya menolak pembentukan poros ketiga karena ambang batas pencalonan calon presiden-calon wakil presiden tinggi yaitu 20 persen.

"20 persen itu tinggi, kalau poros ketiga harus tiga partai. Gabungan dua partai bisa mengajukan capres-cawapres hanya PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar," ujarnya seperti dilansir Antara.

Dia menjelaskan, PDI Perjuangan dan Golkar sudah bersatu mengajukan capres sehingga poros ketiga kemungkinan tidak bisa terwujud. Menurut dia, poros ketiga bisa saja terbentuk namun butuh keajaiban dalam mewujudkannya.

"Saya berpendapat dua pasangan capres-cawapres, kalau tiga pasangan butuh keajaiban," katanya.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan sempat mengusulkan ke Partai Demokrat untuk membentuk poros ketiga dalam pemilihan presiden atau pilpres 2019.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (kiri) dan mantan Ketua Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sudirman Said di Komplek Senayan, Jakarta, Kamis (2/11)

Menurut dia, tujuannya agar pilpres menjadi dua putaran seperti Pilgub DKI Jakarta 2017.

Sohibul mengatakan poros ketiga dapat mengakomodasi partai yang ingin berkoalisi untuk mengusung kadernya masing-masing.

"Maka saya usulkan tahap pertama kami lakukan dua poros, supaya muncul empat orang. Berarti empat partai terakomodasi," ujar Sohibul di Jakarta, Senin (9/7).

Sohibul menuturkan poros ketiga memang ingin dibentuk sebagai salah satu formula melawan calon pesiden petahana Joko Widodo atau Jokowi . Menurut dia, jika Demokrat masuk ke koalisi PKS, nantinya hanya akan ada dua pasangan calon dalam pilpres. (*)

#Partai Amanat Nasional #Zulkifli Hasan #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Umumkan Tersangka Baru Suap Bupati Rejang Lebong: Politikus PAN Merangkap TA di Pemkab
KPK tetapkan Dirut PT CMC Eko Yusanto & politikus PAN B. Daditama sebagai tersangka baru suap Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari. Simak perannya!
Wisnu Cipto - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Umumkan Tersangka Baru Suap Bupati Rejang Lebong: Politikus PAN Merangkap TA di Pemkab
Indonesia
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Pemerintah menyiapkan empat langkah pembenahan MBG, mulai dari pemerataan wilayah 3T, penertiban SPPG, peningkatan mutu makanan, hingga validasi data penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Indonesia
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Pemantauan tahap pertama menyasar sekitar 8.000 koperasi, dengan pengecekan yang direncanakan berlangsung selama delapan hari
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Indonesia
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
KDKMP ditargetkan mulai beroperasi 1 Oktober 2026. Sebanyak 28.891 manajer telah dikontrak dengan gaji Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
Indonesia
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Menko Pangan Zulkifli Hasan meluruskan isu gaji manajer KDKMP, menegaskan total penghasilan paling tinggi berkisar Rp 8,3 juta disesuaikan UMK daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Indonesia
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
“Saya sudah dipesan saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana? Rakyat kita suka joget kok,” kata Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
Indonesia
PAN Tegaskan Bakal Terus Bersama Prabowo Subianto
Zulhas mengatakan kebersamaan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kalkulasi politik atau keinginan untuk berada dalam pemerintahan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PAN Tegaskan Bakal Terus Bersama Prabowo Subianto
Indonesia
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
Indonesia
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut masih banyak masalah di BGN. Pemerintah menghentikan sementara pembangunan SPPG baru dan fokus pada evaluasi MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Bagikan