Alasan Nurdin Halid Minta Airlangga Tak Rombak Total Pengurus Golkar

MerahPutih.com - Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum sesuai hasil rapat pleno DPP Partai Golkar pada pekan lalu.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengungkapkan, setelah mendapat mandat dari Munaslub ke III Partai Golkar, Airlangga bisa melakukan revitalisasi pengurus partai.

"Agar saudara Airlangga bisa membentuk team work yang kuat, solid, memiliki kompetensi kapasitas, sehingga bisa mempercepat akselerasi pelaksanaan program partai," ujar Nurdin di sela-sela Munaslub Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12).

Menurut Nurdin, hal itu penting mengingat perhelatan akbar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 dan Pemilihan Umum 2019 akan digelar dalam waktu dekat.

Nurdin menyerahkan sepenuhnya kepada Airlangga terkait revitalisasi tersebut. Namun, ia mengusulkan revitalisasi yang dilakukan tidak melalui formatur.

"Jangan lewat formatur. Kalau pakai itu berarti ada pemilihan, bisa menciptakan kepentingan. Merombak lagi, malah terjadi perpecahan," jelas dia.

Untuk menghindari perpecahan di tubuh internal Golkar, Nurdin menyarankan revitalisasi pengurus dilakukan secara terbatas dan tidak menyeluruh.

"Perombakan terbatas tergantung kebutuhan partai dan kebutuhan Ketua Umum sebagai pemimpin tertinggi guna mensolidkan," bebernya.

Menurut dia, revitalisasi menyeluruh berpotensi menimbulkan konflik lanjutan di internal Golkar. Ia khawatir adanya konflik di internal akan mengganggu soliditas Golkar menjelang tahun politik kedepan.

"Pasti ada berbagai kepentingan di dalamnya, 310 pengurus bisa saja tinggal 20 persen. Ini kan bukan justru mensolidkan partai tapi menimbulkan bibit perpecahan. Itu tidak kita inginkan," tegasnya.

Meski menolak revitalisasi total, Nurdin tidak mempermasalahkan bila jabatannya sebagai Ketua Harian partai di copot. Ia mengklaim akan menerima apapun keputusan, Airlangga sebagai Ketua Umum terpilih.

"Tidak masalah kalau Ketua Umum menghendaki. Jabatan itu bukan abadi, itu amanah. Kalau ketua umum menganggap perlu pergantian ketua harian, ketua anu anu, engga masalah, karena dia diberi mandat Munaslub. Begitu juga melalui formatur, sama aja, kekuasaan seorang Ketum untuk hak revitalisasi," pungkasnya. (Pon)