Alasan Mendagri Tak Bisa Paksa Anies Cari Wakilnya

Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan tidak ada Undang-undang yang bisa dirinya memaksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengisi kekosongan bangku Wakil Gubernur.

“Tidak ada aturannya ya, aturannya itu UU Pilkada dan kewenangan partai pengusung menyerahkan kepada gubernur dan gubernur membawa nama ke DPRD untuk melakukan sidang memilih dari satu hingga tiga nama,” ujar Tjahjo, Selasa (16/7).

Baca Juga: Kuorum Jegal Pemilihan Wagub DKI, Pansus Berdalih Cuma Ikut Aturan Main

Jika sudah ada nama wakil gubernur tersebut, mekanisme untuk menentukan akan dilakukan secara voting maupun musyawarah semua diserahkan kepada partai pendukung dan DPRD karena Kemendagri tidak mempunyai kewenangan.

Meski berdasarkan UU Pilkada menyatakan hingga waktu 18 bulan sampai habisnya masa jabatan gubernur atau wakil gubernur boleh tidak diisi, Tjahjo menyarankan Anies tetap mencari pengganti Sandiaga Uno.

“Ini kan belum 18 bulan baru hampir setahun masih lama kan harusnya diisi, tapi tidak ada kewenangan dari kami memaksa tidak ada,” jelas Tjahjo.

Meski demikian, Tjahjo membantah dirinya tidak perduli dengan kekosongan wakil gubernur DKI Jakarta sejak Sandiaga memutuskan meninggalkan jabatannya untuk fokus dalam pencalonannya menjadi wakil presiden bersama Prabowo Subianto.

“Kami sudah buat surat ke DPRD dan gubernur. Ini bukan salahnya Anies karena tergantung pada partai pengusung, kuncinya di partai pengusung,” tegasnya.

Sebagaimana dikutip Antara, terdapat dua calon yang akan dimajukan menjadi calon wagub DKI. Mereka ialah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Keduanya sudah melalui proses uji kepatutan.

Baca Juga: PSI Sebar Isu Politik Uang Seleksi Pengganti Sandi, PDIP: Sebut Namanya!

Calon terpilih harus mendapatkan kuorum sebanyak 50 persen plus satu, dan harus dihadiri minimal setengah dari total 106 anggota dewan. Sedangkan Panitia Khusus (Pansus) Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI telah mengadakan rapat penyempurnaan draf tata tertib (tatib), Selasa (09/07) lalu.

Setelah draf tatib rampung, DPRD DKI Jakarta akan membentuk panitia pemilih dan menggelar Rapat Paripurna bersama untuk mengesahkan tatib. Kemudian, pemilihan wagub direncanakan akan dilaksanakan akhir Juli 2019. (*)