Alasan Jokowi Ketuai Komite Nasional Keuangan Syariah

MerahPutih.com - Presiden Jokowi menjelaskan dirinya memimpin Komite Nasional Keuangan Syariah ketimbang memilih menteri-menteri seperti dilakukan negara lain.

"Saya ingin tahu tantangannya di mana, problemnya di mana, saya ingin tahu, ya udah saya ketuai sendiri," ucap Jokowi aat silaturahim dengan para kiai dan habib se-Jadetabek di Istana Negara Jakarta, Kamis (7/2)

Jokowi mengaku selama beberapa bulan ini memimpin KNKS memang tidak mudah karena banyak hal yang harus diluruskan. Ia juga mengungkapkan alasan mendasar memimpin sendiri KNKS yaitu karena Indoensia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, namun pangsa ekonomi syariah baru lima persen.

"Malaysia sudah 23 persen, Arab Saudi 51 persen, Uni Emirat Arab 19 persen, kita baru lima persen," ujarnya.

Kepala Negara menyebutkan Indonesia meru pakan pasar yang besar bagi perkembangan ekonomi syariah.

"Kita kalah dengan Korea, Inggris dan Prancis. Ini ada sesuatu yang harus kita benahi dan perbaiki," sambung Jokowi.

Ia menyebutkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 260 juta, sekitar 87 persen di antaranya muslim, sementara pasar keuangan syariah dan ekonomi syariah di Indonesia baru lima persen. Pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, melantik para pejabat Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Gedung Bappenas Jakarta, Kamis (3/1).

Mereka terdiri dari satu Direktur Eksekutif dan lima Direktur KNKS.

"Saya mengucapkan selamat kepada yang baru dilantik, direktur eksekutif maupun para direktur," kata Bambang.

Bambang mengatakan, KNKS langsung dipimpin Presiden sebagai Ketua Dewan Pengarah dan dirinya sebagai Sekretaris KNKS. Presiden berharap lahirnya KNKS ini memberikan dampak besar pada perkembangan ekonomi Indonesia.

"Harapan besar dari Presiden adalah menjadikan Indonesia sebagai global hub Islamic finance," ujar Bambang. (*)