Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempersiapkan diri menghadapi gelombang migrasi orang yang masuk ke Jakarta dari daerah lain setelah Lebaran mendatang.
"Pemprov DKI Jakarta harus siap-siap mendata para pendatang untuk mengetahui jumlah pasti warga baru yang datang ke sini setelah perayaan Idulfitri," kata William di Jakarta, Senin (24/3).
William menilai Jakarta selalu menjadi destinasi banyak orang yang datang untuk mencari pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup mereka.
"Jakarta selalu jadi tujuan orang-orang yang membawa kerabat mereka untuk mencari pekerjaan demi meningkatkan taraf hidup mereka di kota ini. Makanya, Jakarta juga dikenal sebagai kota bagi semua orang," ujarnya.
Baca juga:
Pemprov DKI Bangun 870 dan Mengaktifkan Lagi 852 Bank Sampah
Baru-baru ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan ibu kota akan kedatangan sekitar 10 ribu sampai dengan 15 ribu orang baru setelah Lebaran nanti.
Angka tersebut mengalami penurunan secara konsisten dari awalnya sekitar 25 ribu orang pada tahun 2023 dan 16 ribu orang pada tahun 2024 lalu.
"Masalahnya, migrasi setelah lebaran tahun ini jika terjadi berlangsung di tengah-tengah keadaan perekonomian yang sulit. Salah satunya, lapangan pekerjaan di ibu kota yang selama ini dicari-cari oleh para pendatang juga semakin terbatas. Terutama, setelah terjadinya pemecatan dalam skala besar beberapa waktu ini," terangnya.
Baca juga:
Pemprov DKI Diminta Maksimalkan Pelayanan dan Keamanan Mudik Lebaran 2025
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 3 ribu tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada bulan Januari 2025 lalu. Hal itu paling banyak dilaporkan terjadi di DKI Jakarta.
William meminta agar Pemprov DKI Jakarta juga memerhatikan isu ini. Ia khawatir masuknya orang luar daerah ke Jakarta akan memperparah masalah lapangan pekerjaan nantinya.
"Kita memang sulit untuk melarang orang luar untuk datang ke Jakarta. Akan tetapi, hal itu harus bisa dibatasi oleh Pemprov DKI Jakarta," tegasnya.
Ia menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan komunikasi publik yang dapat mengurungkan niat banyak orang bermigrasi ke ibu kota.
"Pemprov DKI Jakarta harus melakukan komunikasi untuk menahan orang-orang agar tetap tinggal di daerahnya masing-masing dan tidak pergi ke Jakarta. Ini bisa dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah," usulnya.
Baca juga:
Terakhir, William juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mendesak warga luar daerah untuk punya pengetahuan dan keahlian tertentu jika tetap ingin datang ke Jakarta.
"Kalau warga dari luar daerah masih tetap ingin datang ke Jakarta. Seminimalnya, mereka harus punya keterampilan tinggi yang dibutuhkan oleh pasar, sehingga bisa kompetitif dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan di sini," tandasnya. (Asp)
