Aktivis Prodem: Bila Jokowi Tidak Segera Digulingkan, Keutuhan Negara Dipertaruhkan

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 12 Februari 2015
Aktivis Prodem: Bila Jokowi Tidak Segera Digulingkan, Keutuhan Negara Dipertaruhkan

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh (kanan) seusai menghadiri acara Indonesia Outlook 2015 di Jakarta, Kamis (15/1). (Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik- Usai dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2014 silam, Juru Bicara jaringan aktivis Prodem Iwan Sumule menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah dikepung kekuatan para pengutang, pemburu proyek dan jabatan.

Iwan Sumule yang juga politikus Partai Gerindra menegaskan, bahwa para pengutang tersebut adalah partai politik (parpol) pengusung, pengusaha, aktivis yang tergabung dalam relawan, kemudian tokoh masyarakat dan pemuka agama, kaum intelektual dan jaringan internasional. Mereka menagih janji kepada Presiden Joko Widodo.

"Karena itu bila Jokowi tidak segera digulingkan maka negara dan bangsa sedang dipertaruhkan keutuhannya," kata Iwan Sumule dalam siaran persnya belum lama ini di Jakarta.

Iwan yang juga mantan Caleg nomor urut pertama di daerah pemilihan (dapil) Papua Barat menambahkan, sebagai seorang kepala pemerintahan Presiden Joko Widodo dituding sebagai Presiden yang lemah karakter, tidak memiliki wibawa dan disandera oleh kekuatan pada pemburu utang (debt collector).

Baca Juga: Benarkah ada Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi?

Kini, para pengutang tersebut makin mengamuk lantaran saat jatuh tempo utang, Jokowi tak membayar utang kepada mereka yang merasa memberi utangan paling besar ketika berlangsung Pilpres.

"Jokowi justru dituduh membagi-bagi jabatan kepada mereka yang tak punya jasa memberi utangan bagi pemenangan Jokowi," sambung Iwan.

Masih kata Iwan, saat tampil sebagai calon Presiden (capres) Joko Widodo disokong penuh oleh para pemberi utang tersebut. Joko Widodo tampil dalam panggung politik nasional di saat kondisi bangsa Indonesia sedang mengalami kehancuran di berbagai bidang. Runtuhnya nilai-nilai moral, etika dan karakter bangsa menjadi pemicu utama kekuatan materi. Segala sesuatu ditentukan uang dan meteri.

"Karena itu, para pengutang tersebut merasa paling berhak mendapatkan giliran utama untuk dibayarin utangnya yang telah dikeluarkan saat Pilpres," akhir Iwan. (bhd)

#Partai Gerindra #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
DPW Partai Nasdem Jawa Timur menegaskan tetap menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
Indonesia
Fusi Partai NasDem dan Gerindra Bukan Perkara Mudah, Saan Mustopa: Belum Menjadi Pembicaraan Internal
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menanggapi munculnya isu mengenai kemungkinan fusi atau penggabungan antara Partai NasDem dengan Partai Gerindra.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Fusi Partai NasDem dan Gerindra Bukan Perkara Mudah, Saan Mustopa: Belum Menjadi Pembicaraan Internal
Indonesia
Kelakar saat RDP Komisi XIII DPR RI di Tengah Isu Merger NasDem-Gerindra: dari Gondangdia ke Kertanegara
Candaan disampaikan Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya melihat anggota DPR Fraksi NasDem Muslim Ayub duduk bersebelahan dengan anggota DPR Fraksi Gerindra Anwar Sadad dalam ruang rapat.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kelakar saat RDP Komisi XIII DPR RI di Tengah Isu Merger NasDem-Gerindra: dari Gondangdia ke Kertanegara
Indonesia
Willy Aditya Kelakar Soal Merger Gerindra-NasDem di Rapat DPR
Willy Aditya berkelakar soal merger Gerindra dan NasDem dalam rapat DPR. Candaan ini muncul di tengah isu politik yang tengah berkembang.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Willy Aditya Kelakar Soal Merger Gerindra-NasDem di Rapat DPR
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Bagikan