Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan secara resmi nama tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.
Desakan tersebut muncul setelah beredar dokumen Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Setya Novanto, Senin (6/11) lalu.
Terlebih, Juru Bicara KPK Febri Diansyah pun membenarkan bila sudah ada tersangka baru dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut.
"Agak heran juga. Sejauh ini beredar secara luas bahwa SN (Setya Novanto) sudah jadi tersangka lagi. Tapi karena belum ada keterangan secara resmi maka menimbulkan keraguan," kata Ray usai diskusi di D'Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/11).
Karena itu, Ray meminta lembaga antirasuah tersebut mengumumkannya secara resmi tersangka baru kepada publik.
Ia meminta KPK melakukan hal yang lazim dilakukannya ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka. Yakni, dengan langsung menggelar konferensi pers. "Karena ini menyangkut kepastian hukum. Apalagi, isu ini sudah fenomenal," katanya.
Menurutnya, bila KPK terlalu lama bersikap pragmatis, akan berdampak buruk bagi penilaian masyarakat kepada lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo ini. Sebab, hal itu jelas bertentangan dengan ekspektasi publik yang amat besar kepada KPK.
"Kalau KPK seperti ini publik jadi bertanya-tanya lagi apakah KPK ini sekuat yang dibayangkan apa tidak," kata Ray.
Sebaliknya, lanjut Ray, bila KPK berani dengan mantap mengumumkan nama tersangka barunya, hal itu akan membuat publik bersimpati. Dukungan kepada lembaga antirasuah itu pun dipastikan akan semakin membesar.
"Supaya publik bisa melakukan sesuatu. Misalnya, apakah mendorong KPK agar langsung menahan SN, mengingat kemarin (penetapan tersangka pertama) ada praperadilan," katanya.
Sekadar informasi, dalam SPDP yang beredar disebutkan bahwa Setnov diduga melakukan korupsi bersama-sama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong serta Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan Kemendagri dan Sugiharto selaku penjabat pembuat komitmen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
Atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut, ia disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHP. (Fdi)
Baca berita terkait kasus korupsi lainnya di: Tersandung Kasus Korupsi, Kejagung Tahan Kepala BKKBN
