Aksi Bobby Nasution Bisa Jadi Benih Perpecahan, DPR Bakal Laporkan ke Mendagri

MerahPutih.com - DPR bakal melaporkan aksi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menghentikan kendaraan berpelat BL (Aceh) yang melintas di wilayah Sumut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Nanti kita akan coba sampaikan kepada kementerian dan terkait yang membidangi ini soal kepala daerah,” kata Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, di Kompleks Parleman, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Saan berharap Mendagri dapat menyelesaikan polemik yang dipicu mantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Menurutnya, tindakan Bobby itu bisa memicu ketegangan antar daerah.

Baca juga:

Bobby Nasution Razia Truk Pelat BL di Sumut, Gubernur Aceh: Kicauan Burung akan Rugikan Dirinya Sendiri

"Razia pelat bernomor Aceh dari wilayah Medan Sumut justru hal itu tidak boleh terjadi karena itu akan menimbulkan ketegangan antar daerah," tutur legislator Senayan itu.

Politisi NasDem menegaskan kebijakan Bobby bisa menjadi benih-benih perpecahan di NKRI. "Kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak boleh ada ego apalagi apa lintas daerah gitu jadi benih-benih seperti itu," tandasnya.

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama anak buahnya menghentikan sebuah truk besar berpelat nomor Aceh masuk ke wilayahnbya. Bobby meminta para sopir truk asal Aceh untuk mengganti pelat mobil dari BL menjadi BK.

Baca juga:

Bobby Nasution Setop Sopir Truk Aceh Melintas Suruh Ganti Pelat Sumut: Biar Bosmu Tahu!

Terkait insiden itu, Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Hotmansyah Harahap, telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika pesan yang tersampaikan dari aksi Bobby Nasution berbeda dari maksud sebenarnya. Pemprov Sumut mengaku akan memperbaiki komunikasi publik.

Sementara itu, Bobby menyebut razia kendaraan berpelat luar Sumut bertujuan mengoptimalkan pendapatan daerah. Perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di Sumut diminta mendaftarkan kendaraan di Sumut agar pajak kendaraan bermotor masuk ke daerah tersebut. (Pon)