Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Jaringan Advokasi Rakyat Solidaritas (Jangkar Solidaritas) berencana mengajukan uji materi Revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (23/2) besok.
Ketum PSI Grace Natalie mengatakan, gugatan ini diajukan setelah mengetahui hasil polling di akun media sosial PSI yang menyatakan 91 persen responden mendukung pengajuan gugatan tersebut.
"Besok kita daftarkan ke MK, pukul 13.30 WIB," kata Grace melalui keterangan persnya, Kamis (22/2).
Mantan presenter TV ini mengaku sebanyak 122 pengacara akan ikut mendampingi pendaftaran gugatan Revisi UU MD3 tersebut.
"PSI mengundang 122 pengacara untuk bergabung, angka 122 diambil dari Pasal 122 yang dianggap mewakili kekeliruan Revisi UU MD3," terang dia.
Adapun pasal yang dinilai bertentangan dengan alam demokrasi dan akan digugat ke MK , kata Grace, yaitu Pasal 73, mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota dewan, serta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut.
Kemudian, Pasal 122 huruf k, mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum kepada siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.
Selanjutnya, Pasal 245 yang menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD.
"Pasal-pasal ini kami nilai mencederai demokrasi kita, karena dapat membuat DPR antikritik," tandasnya. (Fdi)
