Airlangga Mundur dari Jabatan Ketum Golkar, ini Penyebabnya Menurut Pengamat

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Senin, 12 Agustus 2024
Airlangga Mundur dari Jabatan Ketum Golkar, ini Penyebabnya Menurut Pengamat

Airlangga Hartarto mengumumkan mundur dari jabatan Ketum Golkar. (Foto: Tangkapan Layar Video/IST)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keputusan mengejutkan diambil Airlangga Hartarto yang memilih mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.

Pengamat politik Jerry Massie menduga keputusan Airlangga untuk mundur menandakan adanya konflik di dalam partai. “Ada masalah serius yang memicu keputusannya untuk menarik diri,” kata Jerry kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/8).

Dalam beberapa waktu terakhir, solidaritas di internal Partai Golkar memang tengah diuji, dengan adanya desakan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Dorongan ini muncul akibat manuver Airlangga Hartarto yang mencoba menggalang dukungan dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk kembali terpilih sebagai ketua umum pada periode mendatang.

Baca juga:

Jusuf Hamka Mundur dari Golkar Menyusul Keputusan Airlangga

“Meski Airlangga membantah adanya agenda Munaslub dan memastikan Munas akan tetap berlangsung pada Desember 2024, situasi internal partai semakin memanas,” jelas Jerry yang juga Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) ini.

Jerry berpendapat bahwa seharusnya Airlangga tetap bertahan hingga Munas, meskipun risiko kekalahan ada agar tetap terhormat. Jerry juga memetakan faksi-faksi di internal Golkar yang akan memainkan peran kunci dalam pemilihan ketua umum berikutnya. Sebut saja kekuatan AMPI, Kosgoro, MKGR, dan SOKSI.

Dia juga mengungkapkan ada calon potensial yang muncul untuk posisi ketua umum Golkar, di antaranya adalah Bambang Soesatyo dari kubu Aburizal Bakrie.

“Lalu ada nama Agus Kartasasmita Gumiwang dari kubu Agung Laksono Idrus Marham dan Jusuf Kalla,” ucap Jerry.

Baca juga:

Terkejut dengan Keputusan Mundur Airlangga, Hasto Singgung Pengalaman Buruk PDIP

Jerry juga menyebut kemungkinan nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, bahkan Presiden Joko Widodo sebagai calon ketua umum di masa depan. Namun, masuknya nama mereka sebagai kandidat ketum tergantung pada perubahan AD/ART dan mekanisme pemilihan yang berlaku.

Seperti diketahui, kabar mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengejutkan publik. Airlangga menjelaskan bahwa ia mengundurkan diri karena alasan pribadi. Ia mengambil keputusan itu setelah rapat bersama keluarga. (knu)

#Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menko Perekonomian Kunjungi Booth Suzuki di GIIAS 2026, Sebut Suzuki XL7 Incaran Pengunjung
Selama lima hari GIIAS 2026 berlangsung, pihak Suzuki menemukan sebesar 23 persen peserta test drive secara khusus memilih mencoba Suzuki XL7 terbaru.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 Agustus 2026
Menko Perekonomian Kunjungi Booth Suzuki di GIIAS 2026, Sebut Suzuki XL7 Incaran Pengunjung
Indonesia
Airlangga Hartarto Kunjungi Booth JETOUR di GIIAS 2026, Soroti Kiprah T2 di KTT G20
Airlangga Hartarto mengunjungi booth JETOUR di GIIAS 2026 dan meninjau JETOUR T2 i-DM yang baru diluncurkan di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Airlangga Hartarto Kunjungi Booth JETOUR di GIIAS 2026, Soroti Kiprah T2 di KTT G20
Indonesia
Airlangga Senang Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5 Persen Selama 7 Tahun Berturut Turut
Capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 melanjutkan keberhasilan Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen selama tujuh tahun berturut-turut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Airlangga Senang Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5 Persen Selama 7 Tahun Berturut Turut
Indonesia
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
kementerian koordinator yang ia pimpin menjalankan koordinasi secara berkala bersama pejabat fiskal dan moneter.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
Berita
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, Wang Wentao.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Indonesia
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Badan Pusat Statistik mencatat, pada Juni 2026, terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,89.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Indonesia
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 26,34 triliun pada semester II 2026. Program mencakup diskon transportasi hingga bantuan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Indonesia
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Pemerintah mematok target awal defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Bagikan