Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengingatkan Presiden Jokowi untuk konsisten menerapkan aturan nonrangkap jabatan bagi pembantunya di Kabinet Kerja.
Mengingat, hingga hari ini belum ada keinginan dari Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk mundur dari jabatannya pasca terpilih menjadi Keta Umum Golkar.
"Nah jadi sebetulnya bukan Airlangga ya, tapi lebih ke Pak Jokowi ya karena komitmen untuk mengundurkan diri dari kabinet kan bukan komitmen partai, itu aturan yang dibuat oleh Jokowi sendiri untuk kabinetnya, bahwa mereka yang duduk di dalam kabinet itu harus di luar pengurus parpol," jelas Ray kepada awak media di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (26/12).
Terkait hal itu, Ray meminta Jokowi menaati aturan yang dibuatnya sendiri sehingga tidak terjadi gagal fokus dalam menjalankan tugas.
"Mungkin Pak Jokowi berkirim surat kepada Airlangga, meminta untuk mundur. Kalau enggak (mundur) ya dimundurkan. Karena ini komitmen, kalau enggak, tercederai komitmen yang dibangun Pak Jokowi selama tiga tahun terakhir ini," ucap Ray.
Dia mencontohkan dalam tiga tahun Kabinet Kerja, beberapa menteri telah melepaskan jabatannya sebagai pengurus parpol dan ini seharusnya berlaku juga bagi Airlangga. Seperti Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Hanif Dhakiri, dan lain-lain.
"Jadi saya usulkan ke Airlangga mendingan ikuti tren yang lain saja. (Menteri dari) PKB keluar dari pengurus partai, Anas Urbaningrum mundur dari anggota DPR waktu dulu terpilih jadi Ketum Demokrat. Anggota DPR lagi ya, belum masuk kabinet," jelasnya.
Apalagi, kata dia, keterpurukan Golkar belakangan ini seharusnya menjadi dorongan bagi Airlangga untuk fokus sebagai Ketum.
"Kalau dilihat dari ini, enggak ada pilihan sebenarnya bagi Airlangga untuk mundur, fokus terhadap Golkar," imbaunya. (Fdi)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Masih Akan Dipakai, Pengamat: Padahal Politik SARA Lebih Berbahaya
