Airlangga Integrasikan Semua Program UMKM Agar Lebih Kuat
Produk UMKM Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)
MerahPutih.com - Sektor UMKM diyakini paling berperan penting dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia. Kontribusi UMKM tercatat mencapai kisaran 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja.
Di setiap periode krisis, UMKM bahkan menjadi buffer, bersifat resilien, dan bisa pulih dengan baik. Sehingga, pengembangan UMKM merupakan necessary condition untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi.
Baca Juga:
Indonesia Ingin Contoh India Lindungi UMKM di Bisnis Digital
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah Indonesia pun memberi perhatian yang serius terhadap sektor UMKM. Salah satu strategi pengembangan UMKM agar naik kelas yaitu melalui peningkatan akses pembiayaan.
Saat ini, kata Menko Airlangga, porsi kredit UMKM dari total kredit masih terbatas pada kisaran 18 persen. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk meningkatkan porsi kredit UMKM minimal sebesar 30 persen pada tahun 2024.
Ia menegaskan, pemerintah tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Seperti dalam bentuk pembayaran iuran jasa penjaminan, maupun subsidi bunga dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang sumber dananya berasal dari lembaga keuangan.
Selain itu, pembiayaan ultra mikro menggunakan pendanaan yang berasal dari APBN dan dana bergulir serta pembiayaan syariah dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro.
Airlangga mengatakan, agar penyaluran pembiayaan UMKM dapat berjalan optimal, maka pemerintah tengah mengintegrasikan program-program yang sudah ada, baik di hulu maupun hilir.
"Diharapkan, ekosistem pembiayaan yang terintegrasi, mulai dari program bantuan sosial sampai pembiayaan komersial lembaga keuangan, dapat mendorong lebih banyak UMKM yang naik kelas," ungkapnya.
Selain dari sisi pembiayaan, daya saing UMKM juga dapat ditingkatkan melalui inovasi digital. Agar dapat berdaya saing di era ini, UMKM perlu menyesuaikan pola kinerjanya baik bisnis proses maupun pelayanan agar dapat lebih cepat, efektif, dan efisien.
Untuk memperkuat partisipasi UMKM dalam ekosistem ekonomi digital, pemerintah telah memberikan kemudahan, diantaranya melalui perizinan, insentif fiskal, akses pasar, dan akses bahan baku.
Selain itu dalam lingkup e-commerce, penguatan ekosistem UMKM dilakukan melalui aspek penciptaan iklim usaha yang sehat pembayaran digital, logistik, perlindungan data pribadi, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta infrastruktur digital.
"Keberadaan UMKM merupakan pilar penting bagi pembangunan suatu negara. Kalau UMKM bangkit, maka perekonomian akan terungkit," katanya. (Asp)
Baca Juga:
Menkominfo Dorong Kolaborasi Percepatan Transformasi Digital UMKM di 13 Kawasan Prioritas
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
ADB Kucurkan Pinjaman Rp 2,99 Triliun Buat Proyek Panas Bumi Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Selama Ini BRI Berikan Kredit Buat Pembentukan Dapur MBG, Total Sudah Rp 104 Miliar
Menilik Aksi Kampung Tiktokers Kampanyekan Jersey Produk Lokal Buatan UMKM
Minta Tambah Dana dari SAL Rp 200 Triliun, Bank Mandiri Klaim Salurkan Kredit Dalam 15 Hari
Kisah Nenek Moyang Maluku dalam Kain Batik Tulis Maluku Tengah di Trade Expo Indonesia
Koperasi Merah Putih Bakal Dapat Kucuran Rp 83 Triliun di Tahun 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Program Strategis, Didukung 3 Pokja
BI Rate Sudah Turun Tapi Bunga Kredit Bank Lambat Turun
Indonesia Masih Harus Berunding Soal Tarif Dengan AS, Ditargetkan Akhir Tahun Rampung