Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki kans untuk masuk ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin.
"Kalau AHY diberi peluang (masuk kabinet), menurut saya sangat produktif," kata Emrus, di Jakarta, Kamis (9/7).
Baca Juga
Hal itu dikatakannya menanggapi safari politik yang belakangan gencar dilakukan AHY. Safari politik yang dilakukan ke sejumlah tokoh, seperti Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kemudian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto jelas bermakna politis.
Berdasarkan teori komunikasi politik, pertemuan antartokoh politik jelas mengandung pesan komunikasi yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan.
"Artinya, hubungan antartokoh politik sudah mencair. Arahnya bisa saja berkaitan 'reshuffle' hingga persiapan (Pilpres) 2024. Itu hanya mereka yang tahu," jelas Direktur Eksekutif Emrus Corner tersebut.
Seiring dengan itu, wacana AHY masuk kabinet menguat, Emrus mengatakan bisa saja AHY masuk karena "reshuffle" kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
Seandainya AHY masuk ke kabinet, ia menilai sebenarnya bisa menguatkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan masyarakat tidak perlu khawatir kekuatan oposisi akan melemah.
"Ya, tentu harus ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kapabilitasnya," katanya.
Soal kekuatan oposisi, Emrus menjelaskan perubahan zaman menjadikan media sosial (medsos) kekuatan oposisi yang luar biasa terhadap jalannya pemerintahan.
"Teori yang mengatakan kekuatan oposisi ditentukan kursi di DPR juga sudah berubah di zaman sosmed seperti sekarang. Itu kan dulu zaman belum ada sosmed," ucap Emrus dikutip Antara.
Baca Juga
Harlah Pancasila, AHY Soroti Ancaman Terhadap Jurnalis dan Akademisi di Indonesia
Sekarang berbeda, sebab kekuatan masyarakat melalui sosmed tak kalah dahsyat dibandingkan partai politik dalam melakukan "check and balance" terhadap pemerintahan.
"Jadi, seandainya parpol di oposisi cuma tinggal satu. Katakanlah, misalnya saja tinggal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tidak masalah. Justru ini menguntungkan oposisi karena di-'back up' kekuatan sosmed," kata Emrus. (*)
