Ahok Dikeroyok Soal Perlakuan Disabilitas di Jakarta
Calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (Foto MP/Dery Ridwansyah)
Pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa disudutkan atas pernyataan dua pesaing soal program kerja yang dilakukan selama menjabat sebagai gubernur.
Pernyataan pertama muncul dari paslon nomor urut 3 Anies Baswedan yang mengatakan bahwa Transjakarta merupakan program andalan Ahok yang tidak ramah bagi kalangan disabilitas.
"Saya melihat dari sekian banyak koridor Transjakarta, tapi hanya satu yang pakai eskalator, sisanya tangga biasa. Ini kan menunjukan Jakarta tidak ramah bagi penyandang disabilitas," kata Anies Baswedan dalam acara debat final Pilkada DKI Jakarta 2017, di Hotel Bidakara, Jumat (10/2) malam.
Pernyataan beriktunya datang dari calon wakil gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni. Dalam hal ini Sylvi melontarkan sindirian dengan bertanya tentang apakah ada penyandang disabilitas yang dipekerjakan oleh Pemprov DKI.
"Disabilitas ada nggak di Balai Kota? Di BUMD ada nggak? Tapi ada berapa?" Tanya Sylvi.
Ketika diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya, Ahok menegaskan bahwa para pesaingnya tersebut kerap membangun opini yang menyesatkan. "Saya heran kedua pasangan ini suka bangun opini yang menyesatkan," katanya.
Ahok juga mengklaim bahwa sudah memberikan pelayanan yang sangat besar kepada penyandang disabilita dan menjadi prioritas utama. "Astaga Bu Sylvi ini ke mana saja, bahkan saya pernah belikan kursi bagi PNS yang disabilitas," tegas ahok. (Abi)
Untuk mengikuti berita terkait, baca juga: Sindir AHY, Ahok: Gubernur DKI Kalau Dikasih Pangkat Setara Letjen, Bintang Tiga
Bagikan
Widi Hatmoko
Berita Terkait
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat
Pilkada via DPRD Belum Dibahas, Dasco: Kita Fokus Tangani Bencana
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional