Ahok Dikeroyok Soal Perlakuan Disabilitas di Jakarta

Widi HatmokoWidi Hatmoko - Jumat, 10 Februari 2017
Ahok Dikeroyok Soal Perlakuan Disabilitas di Jakarta

Calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (Foto MP/Dery Ridwansyah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa disudutkan atas pernyataan dua pesaing soal program kerja yang dilakukan selama menjabat sebagai gubernur.

Pernyataan pertama muncul dari paslon nomor urut 3 Anies Baswedan yang mengatakan bahwa Transjakarta merupakan program andalan Ahok yang tidak ramah bagi kalangan disabilitas.

"Saya melihat dari sekian banyak koridor Transjakarta, tapi hanya satu yang pakai eskalator, sisanya tangga biasa. Ini kan menunjukan Jakarta tidak ramah bagi penyandang disabilitas," kata Anies Baswedan dalam acara debat final Pilkada DKI Jakarta 2017, di Hotel Bidakara, Jumat (10/2) malam.

Pernyataan beriktunya datang dari calon wakil gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni. Dalam hal ini Sylvi melontarkan sindirian dengan bertanya tentang apakah ada penyandang disabilitas yang dipekerjakan oleh Pemprov DKI.

"Disabilitas ada nggak di Balai Kota? Di BUMD ada nggak? Tapi ada berapa?" Tanya Sylvi.

Ketika diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya, Ahok menegaskan bahwa para pesaingnya tersebut kerap membangun opini yang menyesatkan. "Saya heran kedua pasangan ini suka bangun opini yang menyesatkan," katanya.

Ahok juga mengklaim bahwa sudah memberikan pelayanan yang sangat besar kepada penyandang disabilita dan menjadi prioritas utama. "Astaga Bu Sylvi ini ke mana saja, bahkan saya pernah belikan kursi bagi PNS yang disabilitas," tegas ahok. (Abi)

Untuk mengikuti berita terkait, baca juga: Sindir AHY, Ahok: Gubernur DKI Kalau Dikasih Pangkat Setara Letjen, Bintang Tiga

#UU Pilkada #PKPU Nomor 12 Tahun 2015 #Pilkada DKI Jakarta 2017 #DPS Pilkada DKI 2017
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Widi Hatmoko

Menjadi “sesuatu” itu tidak pernah ditentukan dari apa yang Kita sandang saat ini, tetapi diputuskan oleh seberapa banyak Kita berbuat untuk diri Kita dan orang-orang di sekitar Kita.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Cuma Pilih Kepala Daerah, Komisi II Usul Wakil Bisa 2-3 Orang Ditunjuk Pemenang
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengusulkan pilkada hanya memilih kepala daerah. Wakil kepala daerah ditunjuk oleh pemenang, bisa 2–3 orang sesuai kebutuhan daerah.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Pilkada Cuma Pilih Kepala Daerah, Komisi II Usul Wakil Bisa 2-3 Orang Ditunjuk Pemenang
Indonesia
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
Indonesia
MK Putuskan Pilkada Langsung Dipilih Rakyat, PPP: Jalani Saja
Putusan MK tersebut tidak ada yang berubah dari semula bahwa pelaksanaan pilkada di Indonesia tetap dipilih oleh rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
MK Putuskan Pilkada Langsung Dipilih Rakyat, PPP: Jalani Saja
Indonesia
MK Putuskan Pilkada Dipilih Rakyat, DPR Belum Akan Bahas Aturan Baru
Komisi II DPR berkomitmen agar amendemen yang dihasilkan dapat memperbaiki kualitas demokrasi ke depan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
MK Putuskan Pilkada Dipilih Rakyat, DPR Belum Akan Bahas Aturan Baru
Indonesia
Komisi II DPR Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung
Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah sudah semestinya diakhiri.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Juli 2026
Komisi II DPR Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung
Indonesia
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat, Tidak Ada Tafsiran Lain
Pemohon mengungkapkan permintaan tersebut dilatarbelakangi muncul kembali wacana mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat, Tidak Ada Tafsiran Lain
Indonesia
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Kompetisi antarkader di internal partai politik harus berjalan secara sehat dan tidak menghalalkan segala cara dan transaksional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Indonesia
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Dedi menekankan bahwa anggota DPRD merupakan representasi sah yang dipilih langsung oleh rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Ongkos yang besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi belum tentu bisa maju dalam kontestasi.
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Indonesia
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Bagikan