Ahok Dikeroyok Soal Perlakuan Disabilitas di Jakarta

Widi HatmokoWidi Hatmoko - Jumat, 10 Februari 2017
Ahok Dikeroyok Soal Perlakuan Disabilitas di Jakarta

Calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (Foto MP/Dery Ridwansyah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa disudutkan atas pernyataan dua pesaing soal program kerja yang dilakukan selama menjabat sebagai gubernur.

Pernyataan pertama muncul dari paslon nomor urut 3 Anies Baswedan yang mengatakan bahwa Transjakarta merupakan program andalan Ahok yang tidak ramah bagi kalangan disabilitas.

"Saya melihat dari sekian banyak koridor Transjakarta, tapi hanya satu yang pakai eskalator, sisanya tangga biasa. Ini kan menunjukan Jakarta tidak ramah bagi penyandang disabilitas," kata Anies Baswedan dalam acara debat final Pilkada DKI Jakarta 2017, di Hotel Bidakara, Jumat (10/2) malam.

Pernyataan beriktunya datang dari calon wakil gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni. Dalam hal ini Sylvi melontarkan sindirian dengan bertanya tentang apakah ada penyandang disabilitas yang dipekerjakan oleh Pemprov DKI.

"Disabilitas ada nggak di Balai Kota? Di BUMD ada nggak? Tapi ada berapa?" Tanya Sylvi.

Ketika diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya, Ahok menegaskan bahwa para pesaingnya tersebut kerap membangun opini yang menyesatkan. "Saya heran kedua pasangan ini suka bangun opini yang menyesatkan," katanya.

Ahok juga mengklaim bahwa sudah memberikan pelayanan yang sangat besar kepada penyandang disabilita dan menjadi prioritas utama. "Astaga Bu Sylvi ini ke mana saja, bahkan saya pernah belikan kursi bagi PNS yang disabilitas," tegas ahok. (Abi)

Untuk mengikuti berita terkait, baca juga: Sindir AHY, Ahok: Gubernur DKI Kalau Dikasih Pangkat Setara Letjen, Bintang Tiga

#UU Pilkada #PKPU Nomor 12 Tahun 2015 #Pilkada DKI Jakarta 2017 #DPS Pilkada DKI 2017
Bagikan
Ditulis Oleh

Widi Hatmoko

Menjadi “sesuatu” itu tidak pernah ditentukan dari apa yang Kita sandang saat ini, tetapi diputuskan oleh seberapa banyak Kita berbuat untuk diri Kita dan orang-orang di sekitar Kita.

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Kompetisi antarkader di internal partai politik harus berjalan secara sehat dan tidak menghalalkan segala cara dan transaksional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Indonesia
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Dedi menekankan bahwa anggota DPRD merupakan representasi sah yang dipilih langsung oleh rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Ongkos yang besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi belum tentu bisa maju dalam kontestasi.
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Indonesia
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Indonesia
Nasib Pemilu 2029 di Ujung Tanduk Jika RUU Pilkada Gagal Ketok Palu Tahun 2026
Hingga saat ini, DPR RI masih memetakan sekitar 20 isu substansial sebelum menentukan metode pembentukan undang-undang yang akan digunakan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 Februari 2026
Nasib Pemilu 2029 di Ujung Tanduk Jika RUU Pilkada Gagal Ketok Palu Tahun 2026
Indonesia
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Kaesang, dalam pidatonya saat Rakernas PSI 2026, mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada langsung selama ini belum dapat membuahkan hasil atau bahkan proses yang memuaskan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
orupsi sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya, sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi periode berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Indonesia
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Revisi UU Pemilu akan dilakukan bersama dengan memperhatikan sistem dan mekanisme yang disiapkan oleh masing-masing partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Indonesia
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Kecenderungan biaya politik menjadi lebih mahal itu ada karena hanya segelintir elite yang memegang akses
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Bagikan