Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah ada politisasi pada program Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Sebelumnya, ada kecurigaan bahwa pembagian KJP pada masa kampanye sebuah bentuk politisasi.
Ahok menegaskan bahwa tidak ada bentuk politasasi pada pembagian KJP. Pembagian KJP saat ini karena berhubungan dengan pembagian sebelumnya yang tertunda.
"Jadi ada sebanyak 190 ribu KJP tidak dibagikan untuk tahun lalu. Jadi, Desember banyak orang gak dapat KJP sampai Januari," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (2/3).
Ahok menjelaskan, sebagian masyarakat yang tidak kebagian KJP terkendala masalah lelang sehingga pendistribusiannya telat.
"Ada masalah lelang, masalah lelang penyuplai kartu telat. Nah, sekarang dia sudah masuk, dan mestinya dia harus ngejar dong ketinggalan yang tahun lalu. Ini bukan barang baru lo, ini adalah yang tertunda di Desember dan Januari," tuturnya.
Ahok merasa dirugikan akibat keterlambatan pembagian KJP kepada masyarakat.
"Merugikan saya dong, banyak orang enggak menerima KJP berarti saya rugi. Nah itu yang pertama, kalau mau alasan itu ya. Alasan yang kedua, kamu kira yang terima KJP enggak ikut demo saya. Banyak yang menerima KJP demo saya enggak pilih saya kok. Itu di luar Batang, pasar ikan, itu yang di rusun semua anak dapat KJP kok. Pilih saya nggak? Enggak tuh," tandasnya. (Abi)
Berita tentang Ahok lainnya baca juga di: Ahok Tak Ingin Berspekulasi Banyak Banjir akibat Sabotase