Pilpres 2019

Advokat Pengawal Pancasila Dukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 14 April 2019
 Advokat Pengawal Pancasila Dukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019

Ratusan advokat pengawal Pancasila menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sebanyak 500 advokat yang tergabung dalam Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) menyatakan dukungan terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Century Park Hotel, Jakarta, Sabtu (13/4).

Sejumlah advokat senior turut hadir dalam acara tersebut yakni Luhut Pangaribuan, Sri Indrastuti Hadiputranto, Hafzan Taher dan Juniver Girsang.

Dalam sikapnya, FAPP menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Jokowi atas usaha-usaha serius yang telah dilakukan untuk menjaga dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945 secara konsisten.

Deklarasi dukungan advokat pengawal Pancasila kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf
Forum Advokat Pengawal Pancasila menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 (Foto: MP/Asropih)

Ketua Panitia, Ignatius Andy, mengatakan, FAPP berharap penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya dapat terwujud dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf nanti.

"Kami mendukung dan percaya bahwa pasangan Jokowi dan Ma’ruf akan terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membawa Indonesia ke arah yang semakin baik jika terpilih nanti," Jelas Andy.

Andy melanjutkan, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antar warga negara karena rakyat Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku, agama, ras dan golongan yang berbeda-beda sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf
Pasangan Jokkowi-Ma'ruf dalam debat kelima Pilpres 2019 (Foto: antaranews)

Dalam kesempatan yang sama, Luhut M. Pangaribuan, menjelaskan bahwa FAPP merupakan gerakan yang secara spontan terbentuk saat ada gugatan kepada pemerintah saat pembubaran HTI.

"Pengacara-pengacara ini dapat bersatu karena terpanggil untuk mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," tuturnya.

Menurut Luhut, sebagai pengacara sebenarnya mereka netral namun ketika berhadapan dengan politik negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setiap advokat yang terikat dalam sumpah itu harus bersatu.

"Sebagai pengacara sebenarnya kami harus netral, tapi ini politik negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 dan pengacara terikat oleh sumpah untuk senantiasa mempertahankan Pancasila sebagai politik negara," tambah Luhut.(Asp)

#Joko Widodo #KH Ma'ruf Amin #Pilpres 2019 #Pemilu 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Jokowi membantah isu ingin mengambil alih Partai NasDem dan NasDem Tower. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan tidak masuk akal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Indonesia
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Polda Metro Jaya mengungkapkan syarat utama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga restorative justice Rismon Sianipar bisa terpenuhi
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Indonesia
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu memberikan Rp 50 miliar untuk restorative justice. Ia mengatakan, hal tersebut tak masuk akal.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Jokowi melarang Purbaya membangun program Koperasi Merah Putih karena lebih baik anggarannya diberikan kepada rakyat.
Frengky Aruan - Rabu, 08 April 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Indonesia
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Dalam situasi normal, perjalanan udara Beirut menuju Jakarta memakan waktu minimal 17 jam
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 April 2026
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Indonesia
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Politisi dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa narasi "inisiatif DPR" tidak bisa berdiri sendiri
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Bagikan