Abu Bakar Ba'asyir Tolak Tanda Tangan Setia Pancasila Hanya Taat pada Allah

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 19 Januari 2019
Abu Bakar Ba'asyir Tolak Tanda Tangan Setia Pancasila Hanya Taat pada Allah

Yusril Ihza Mahendra bersama Ustaz Abu Bakar Ba'asyir di Lapas Kelas III Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengacara Yusril Ihza Mahendra mengungkap dirinya berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Ustaz Abu Bakar Ba'asyir yang menolak menandatangani setia pada Pancasila.

Yusril menjelaskan soal Abu Bakar Ba'asyir yang tidak mau menandatangani syarat untuk bebas bersyarat, salah satunya soal setia pada Pancasila.

Yusril Ihza Mahendra dan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir

"Syarat untuk bebas bersyarat itu antara lain setia pada Pancasila, Ustaz Abu katakan "saya tidak mau teken lebih baik saya tetap saja dalam penjara sampai berakhir". Inilah materi masalahnya," kata Yusril saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu (19/1).

Menurut Yusril, saat dirinya mengunjungi Lapas Gunung Sindur Bogor pada Jumat (18/1), Abu Bakar Ba'asyir juga mengatakan hal yang sama.

"Pak Yusril, "Saya kalau disuruh bebas bersyarat suruh tanda tangani setia pada Pancasila saya tidak akan tanda tangani". Saya hanya setia kepada Allah, saya hanya patuh pada Allah, dan saya tidak akan patuh pada selain itu", kata Yusril merujuk pada pernyataan Abu Bakar Ba'asyir.

Ia pun kembali mengatakan kepada Abu Bakar Ba'asyir bahwa Pancasila itu merupakan falsasah negara kita dan sepanjang ditafsirkan sesuai dengan premis-premis Islam maka Pancasila sejalan dengan Islam.

"Ya kalau Pancasila sejalan dengan Islam kenapa tidak patuh kepada Islam-nya saja", kata Yusril menirukan kembali jawaban Abu Bakar Ba'asyir.

Terkait pembicaraan tersebut, Yusril pun kemudian melaporkan kepada Presiden Jokowi, salah satunya soal setia pada Pancasila tersebut.

"Dari pembicaraan itu saya lapor ke Pak Jokowi, pada waktu ada pertemuan di Djakarta Theater menjelang debat. Saya bilang Pak Jokowi, "Saya sudah ketemu Pak Abu saya bilang keadaan beliau ini maklumlah sudah uzur, sakit", kata Yusril.

Ia pun mengatakan kepada Presiden untuk mencari jalan keluar bersama pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir tersebut.

"Pak Jokowi katakan, "Saya setuju ini demi kemanusiaan harus kita cari jalan keluarnya mengingat usia yang sudah lanjut dan penyakit. Yang kedua, saya tidak tega dan tidak mau melihat ada ulama lama-lama di dalam penjara", ucap Yusril.

Yusril Ihza Mahendra dan Abu Bakar Ba'asyir

Akhirnya, kata Yusril, disepakati akan dilunakkan syaratnya.

"Bagaimana kalau kita lunakkan syaratnya? Pak Abu sudah bilang kalau memang harus taat pada Pancasila, Pancasila itu sejalan dengan Islam kenapa tidak taat pada Islam saja? Ya sudah dia taat pada Islam, Pak Jokowi bilang, "ya sudah lanjutkan saja, saya akan ambil keputusan segera", ungkap Yusril.

Presiden pun meminta agar Yusril berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. (*)

#Yusril Ihza Mahendra #Abu Bakar Ba’asyir
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Indonesia
Tok! Negara Larang Konser Israel di Jakarta 24 Oktober: Uang Tiket Wajib Dikembalikan!
Pemerintah resmi melarang konser penyanyi gospel AS Israel Houghton pada 24 Oktober 2026 di Jakarta demi keamanan dan menolak motif politik pro-Israel.
Wisnu Cipto - Senin, 05 Oktober 2026
Tok! Negara Larang Konser Israel di Jakarta 24 Oktober: Uang Tiket Wajib Dikembalikan!
Bagikan