72 Siswa di Jaktim Diduga Keracunan MBG, Legislator PSI Tegaskan Proses Hukum Harus Ditegakkan

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 06 April 2026
72 Siswa di Jaktim Diduga Keracunan MBG, Legislator PSI Tegaskan Proses Hukum Harus Ditegakkan

Program makan bergizi gratis. (Foto: Merahputih/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SEKRETARIS Komisi E DPRD DKI Jakarta dari PSI, Justin Adrian Untayana, menyayangkan insiden keracunan 72 siswa setelah menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pondok Kelapa 2, Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Ini sudah merupakan keracunan massal yang kesekian kalinya. Lagi-lagi, anak-anak kita menjadi korban, dan patut diduga bahwa hal ini diakibatkan kelalaian para oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya, Senin (6/4).

Keracunan makanan massal ini berdampak kepada siswa-siswa di empat sekolah, yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 91, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 09, dan SDN Pondok Kelapa 07. Untuk sementara ini, keracunan diduga karena menu spageti yang dimakan para siswa.

Ia mendesak Pemerintah DKI berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang untuk menyelidiki penyebabnya.

Menurut dia, hal itu penting untuk dikejar agar masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai apa-apa saja yang terjadi. "Dengan begitu, tidak ada spekulasi-spekulasi dan pihak berwenang bisa langsung menindak siapa-siapa saja yang bertanggung jawab," katanya.

Baca juga:

72 Siswa Keracunan MBG, BGN Tutup Sementara SPPG Pondok Kelapa 2


Justin meminta Pemprov DKI terlibat dalam mengawasi jalannya program MBG di masa depan. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan perbaikan tata kelola SPPG atau dapur MBG, ia khawatir insiden serupa bisa terjadi lagi di masa depan. "Ini memang program pemerintah pusat, tapi Pemprov DKI lagi-lagi tidak bisa lepas tangan begitu saja karena itu dilaksanakan di dalam wilayah kewenangannya. Jadi, Mas Pram (Pramono Anung) mestinya berbicara dengan rekan-rekan di pusat apa saja yang bisa dilakukan Pemprov DKI dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap unit-unit SPPG yang ada di Jakarta," ujarnya.

Ia berpendapat akan selalu ada anak-anak yang keracunan lagi bilamana tata kelola dapur MBG tidak diperbaiki.

Justin menekankan pentingnya kerja sama antardinas-dinas dalam Pemprov DKI, seperti Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) untuk mencegah terjadinya peristiwa keracunan makanan massal lagi pada masa mendatang.

"Tujuannya ialah memastikan kualitas bahan makanannya, termasuk kandungan gizinya dalam kualitas yang semestinya, mengecek tata kelola dapurnya, dan mengawasi distribusinya," pungkasnya.(Asp)


Baca juga:

Kasus Keracunan MBG di Jakarta Timur, BGN Minta Maaf dan Tanggung Biaya Pengobatan Korban

#Keracunan Massal MBG #Makan Bergizi Gratis #Badan Gizi Nasional #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus Evaluasi Tata Kelola BGN
BGN hentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah untuk evaluasi tata kelola dan pemutakhiran data.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus Evaluasi Tata Kelola BGN
Indonesia
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
SPMB 2026/2027 disiapkan untuk memastikan setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
Indonesia
BGN Bantah Tuduhan Keuntungan MBG Mengalir ke Prabowo, Masyarakat Diminta Jangan Percaya
BGN membantah tuduhan soal keuntungan MBG yang diberikan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Minggu, 14 Juni 2026
BGN Bantah Tuduhan Keuntungan MBG Mengalir ke Prabowo, Masyarakat Diminta Jangan Percaya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Setiap tindakan kriminal harus ditindak secara tegas, jangan sampai terjadi pembiaran bagi pelaku sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat luas.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Indonesia
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Jika Jakarta mampu menanggung subsidi tarif Transjabodetabek, daerah penyangga tak perlu ikut berpartisipasi.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Pemprov DKI didorong melakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat terhadap program tersebut.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Indonesia
Semarak HUT Jakarta, Masuk Ragunan Gratis dan Ada Game Berhadiah Menarik
Akses masuk gratis ke Taman Margasatwa Ragunan pada 22 Juni 2026 serta 27–28 Juni 2026 sebagai bagian dari perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
Semarak HUT Jakarta, Masuk Ragunan Gratis dan Ada Game Berhadiah Menarik
Indonesia
HUT Jakarta, Warga Jakarta Gratis Masuk Ancol Sepanjang Hari
Cara mendapatkan tiket gratis yakni kunjungi Ancol.com lalu pilih tanggal kunjungan berikutnya masukkan nomor KTP/KIA Jakarta kemudian selesaikan reservasi.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
HUT Jakarta, Warga Jakarta Gratis Masuk Ancol Sepanjang Hari
Indonesia
Kejagung Tetapkan Komisaris PT YAT sebagai Tersangka Baru Korupsi MBG, Diduga Markup Anggaran Motor Listrik Rp 1,03 Triliun
Kejagung menetapkan AM, Komisaris PT YAT, sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi program MBG. Diduga markup pengadaan motor listrik senilai Rp 1,03 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Kejagung Tetapkan Komisaris PT YAT sebagai Tersangka Baru Korupsi MBG, Diduga Markup Anggaran Motor Listrik Rp 1,03 Triliun
Indonesia
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Ekonom Achmad Nur Hidayat meminta program MBG dihentikan sementara. Ia menyoroti anggaran hingga kasus keracunan.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Bagikan