Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Polda Metro Jaya menetapkan 70 pimpinan perusahaan non-esensial dan kritikal di Jakarta sebagai tersangka. Mereka diduga bersalah karena melanggar aturan PPKM Darurat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyebut, total ada 34 perusahaan yang terbukti melanggar aturan PPKM Darurat.
"Rata-rata (tersangka) itu pemimpinnya ada yang CEO sama manajernya. Dia penanggung jawab yang bertanggung jawab di sini,” kata Yusri kepada wartawan, Sabtu (10/7).
Baca Juga:
Kapolda Metro Jaya: Sia-sia Penyekatan jika Atasan Tetap Suruh Karyawan Ngantor
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Mereka terancam hukuman 1 tahun penjara.
"Itu pimpinannya yang memang udah tau itu non-esensial dan non-kritikal yang memaksakan pegawainya untuk tetap ngantor. Dia harus bertanggung jawab,” ujar Yusri.
Yusri sebelumnya telah mengingatkan kepada pimpinan perusahaan non-esensial dan non-kritikal di Jakarta tidak menyuruh karyawannya bekerja secara tatap muka alias work form office (WFO) selama masa PPKM Darurat. Sebab, angka kematian akibat COVID-19 di Jakarta semakin mengkhawatirkan.
Dia menyebut, rumah sakit di Jakarta telah kewalahan menangani pasien. Bahkan, tempat pemakaman umum (TPU) khusus jenazah COVID-19 juga telah penuh.
"Para pimpinan-pimpinan perusahaan tolong jangan egois. Lihat kuburan saja sudah penuh. Apalagi rumah sakit maupun juga wisma atlet yang ada. Apa mau pegawainya jadi korban," kata Yusri.
Yusri menyatakan, pihaknya akan menindak tegas pimpinan perusahaan non-esensial dan non-kritikal yang masih nekat memaksa karyawannya WFO. Mereka akan dijerat dengan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
"Kami akan tindak tegas pimpinan atau pemilik dari perusahaan tersebut apabila melanggar aturan," katanya.
Sementara itu, selama sepekan pelaksanaan PPKM Darurat khususnya di DKI Jakarta, polisi menyebut terjadi peningkatan mobilitas di dalam kota meski ada puluhan titik penyekatan yang telah disiapkan.
"Di dalam kota ada peningkatan mobilitas. Masyarakat masih bermobilitas walaupun di penyekatan sudah tidak ada antrean,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo.
Sambodo menyebut peningkatan mobilitas di DKI akibat adanya masyarakat yang masuk ke Jakarta. Masyarakat tersebut masuk melalui jalur-jalur tikus.
“Kemungkinan banyak masyarakat lewat jalan tikus,” beber Sambodo.
Seperti diketahui, Pemerintah memutuskan untuk menetapkan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali. PPKM itu sendiri sudah berlangsung mulai tanggal 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021.
Di kawasan DKI Jakarta sendiri, Polda Metro Jaya sudah melakukan penyekatan di puluhan titik. Masyarakat yang ingin masuk ke Jakarta maupun sebaliknya akan diperiksa oleh polisi terkait tujuannya. (Knu)
Baca Juga:
Cara Mengetahui Titik Penyekatan PPKM Darurat dengan Google Maps
