500 Nelayan Ditargetkan Dapat Asuransi

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 11 Desember 2017
500 Nelayan Ditargetkan Dapat Asuransi

Nelayan beraktivitas di atas perahunya, di dermaga nelayan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa (21/11). ANTARA FOTO/R. Rekotomo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 menargetkan sebanyak 500 ribu nelayan di Tanah Air memperoleh asuransi nelayan untuk melindungi mereka dari kegiatan menangkap ikan di laut.

"Asuransi nelayan target kita tahun lalu sebanyak 496 ribu nelayan tercapai, dan tahun ini 500 ribu nelayan, jadi total sudah memperoleh asuransi nelayan sebanyak 996 ribu orang," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widaja di Kabupaten Bantul, DIY, Senin (11/12).

Menurut Dirjen, asuransi nelayan merupakan program pemerintah yang bermanfaat bagi nelayan dan setiap tahun akan ditambah cakupannya, pada tahun 2018 rencananya akan disiapkan asuransi nelayan kepada sekitar 500 ribu nelayan.

"Tahun depan kita siapkan lagi sekitar 500 ribu dari total nelayan sekitar 2,6 juta di Indonesia, sehingga sampai tahun depan sudah 1,5 juta nelayan peroleh asuransi, sisanya diupayakan setiap tahun," ujarnya.

Namun demikian, kata Dirjen, sebagaimana dilaporkan Antara, dalam program asuransi nelayan bagi nelayan itu dukungan atau bantuan premi diberikan pada tahun pertama, dan selanjutnya atau tahun berikutnya diharapkan mereka mandiri karena sudah tahu kemanfaatanya.

"Dan harganya tidak mahal, jadai saya rasa ini patut diketahui nelayan dan harapannya mereka bisa memulai yang lebih baik dan terlindungi," kata Dirjen Perikanan Tangkap.

Adapun besaran manfaat santunan asuransi nelayan akibat kecelakaan dari aktivitas penangkapan ikan hingga Rp200 juta apabila meninggal dunia, Rp100 juta apabila mengalami cacat tetap dan Rp20 juta untuk biaya pengobatan.

Sedangkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktifitas penangkapan ikan Rp160 juta akibat apabila meninggal dunia, cacat tetap Rp100 juta dan biaya pengobatan Rp20 juta.

"Program asuransi nelayan ini sangat bermanfaat bagi nelayan. Sehingga saya mengajak nelayan untuk segera mendaftar ke Dinas Kelautan dan Perikanan setempat apabila belum terdaftar," kata Sjarief.

#Asuransi Nelayan #KKP #Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Indonesia
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Tanggul beton di perairan Cilincing sudah mengantongi izin resmi berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Indonesia
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Hasil verifikasi KKP menemukan tanggul beton itu merupakan bagian dari proyek reklamasi pantai milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Indonesia
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Indonesia
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Pulau Kapal Besar memiliki luas kurang lebih 0,088 Km persegi atau 8,8 hektare, sedangkan Pulau Kapal Kecil seluas 0,018 Km persegi atau 1,8 hektare.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Berita Foto
Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025
Ratusan kapal nelayan tradisional bersandar di Dermaga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Jum'at (11/7/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 11 Juli 2025
Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025
Indonesia
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Mendorong agar KKP mampu melakukan peningkatan produktivitas dengan penggunaan teknologi budi daya ramah lingkungan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 Juli 2025
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Indonesia
Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
"Tetapi apabila pulau kecil itu boleh (dilakukan pemanfaatan) maka kalau dia belum punya izin (pemanfaatan), maka kita lakukan penyegelan dan kita minta mereka untuk melakukan proses legalisasi yang benar sekaligus kita lakukan sosialisasi," kata Trenggono.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Juli 2025
 Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Komisi IV DPR mendesak Menteri KKP untuk menindak tegas praktik penjualan pulau kecil.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Indonesia
KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Frengky Aruan - Jumat, 06 Juni 2025
KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat
Bagikan