5 Nama Disahkan DPR, Begini Struktur Baru Dewan Komisioner OJK 2026-2031

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 12 Maret 2026
5 Nama Disahkan DPR, Begini Struktur Baru Dewan Komisioner OJK 2026-2031

Tangkapan layar lima calon anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031 yang disetujui DPR RI dalam paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026). (ANTARA/YouTube/TVR Parlemen/Fath Putra Mulya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, resmi menyetujui lima nama anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031.

“Apakah laporan Komisi XI DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan calon anggota dewan komisioner OJK tersebut dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani, selaku pimpinan rapat paripurna, yang kemudian dijawab setuju mayoritas anggota DPR, Kamis (12/3).

Baca juga:

Komisi XI DPR Pilih Sosok Ini Jadi Ketua Komisioner OJK Setelah Ribut Harga Saham Anjlok

Nama 5 Dewan Komisioner OJK Terpilih

Kelima nama Dewan Komisioner OJK baru itu adalah Friderica Widyasari Dewi, Hernawan Bekti Sasongko, Hasan Fawzi, Dicky Kartikoyono, dan Adi Budiarso.

Dilansir Antara, kelima nama terpilih itu sebelumnya telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR RI pada Rabu (11/3).

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berharap kepemimpinan baru OJK mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

“Kami berharap OJK menjadi lembaga yang lebih kredibel, dipercaya masyarakat, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” tandasnya.

Baca juga:

20 Calon Komisioner OJK Lolos Syarat Admistrasi, di Dominasi Dari Danantara, BI dan Internal OJK

Struktur Dewan Komisioner OJK 2026–2031

  • Friderica Widyasari Dewi – Ketua Dewan Komisioner OJK

  • Hernawan Bekti Sasongko – Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK

  • Hasan Fawzi – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

  • Dicky Kartikoyono – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen

  • Adi Budiarso – Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto

(*)

#Dewan Komisioner OJK #OJK #Rapat Paripurna DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Berita Foto
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Ketua DPR, Puan Maharani menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Indonesia
Di Tengah Isu MSCI, OJK Yakinkan Pasar Modal Tempat Investasi Jangka Panjang Masyarakat Indonesia
Aspek yang menjadi perhatian dalam reformasi tersebut meliputi integritas, transparansi, dan likuiditas pasar modal
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Oktober 2026
Di Tengah Isu MSCI, OJK Yakinkan Pasar Modal Tempat Investasi Jangka Panjang Masyarakat Indonesia
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri
Rapat Paripurna Ke-8 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 01 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri
Indonesia
Rapat Paripurna Selasa (28/9) Bakal Sahkan RUU Satu Data
Dalam pembahasan Baleg DPR RI juga akan melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Rapat Paripurna Selasa (28/9) Bakal Sahkan RUU Satu Data
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid (kiri) menyerahkan laporan tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri 14 Memuat 53 Pasal
RUU mengamanatkan pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri  14 Memuat 53 Pasal
Indonesia
OJK Cabut Larangan Nasabah Utang ke Banyak Pinjol, Kini Bisa Pinjam Lebih dari 3 Aplikasi
OJK resmi mencabut aturan pembatasan maksimal utang hanya boleh ke 3 platform pinjol. Simak detailnya di sini!
Wisnu Cipto - Jumat, 18 September 2026
OJK Cabut Larangan Nasabah Utang ke Banyak Pinjol, Kini Bisa Pinjam Lebih dari 3 Aplikasi
Indonesia
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Regulasi itu diatur untuk menghadirkan kepastian hukum dan kesetaraan tanggung jawab dalam ekosistem media yang terus berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Bagikan