47 Persen UMKM Masih Sulit Akses Pembiayaan

MerahPutih.com - Hasil kajian Ernts and Young dan AFPI (2023) menunjukkan adanya kesenjangan antara permintaan dan suplai pembiayaan UMKM pada tahun 2026, yakni kebutuhan pendanaan sebesar Rp 4.300 triliun dan suplai hanya Rp 1.900 triliun.

Permintaan kredit sangat besar namun suplai kredit dari lembaga keuangan masih terbatas. Tercatat, mayoritas penerima kredit UMKM adalah usaha mikro sebesar 46,21 persen, diikuti oleh usaha kecil sebesar 31,26 persen, dan menengah sebesar 22,53 persen.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menekan pentingnya inovasi pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

"Pembiayaan UMKM harus terus diperbesar dan dipermudah untuk dapat menjangkau karakteristik pelaku UMKM yang tidak seragam. Ada mikro, kecil, dan menengah," ujar Plt (Pelaksana Tugas) Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Temmy Satya Permana di Jakarta, Jumat (4/10).

Pembiayaan menjadi isu penting bagi UMKM termasuk di sepanjang 10 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi. Presiden telah mengeluarkan banyak kebijakan pembiayaan menjadi karpet merah bagi UMKM, pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk modal kerja pelaku usaha mikro dan restrukturisasi kredit.

Saat ekonomi mulai pulih, presiden memberikan arahan untuk porsi pembiayaan bagi UMKM sebesar minimal 30 persen dari total kredit perbankan serta memberikan program KUR klaster yang sangat membantu usaha produktif yang dimiliki para pelaku usaha mikro dan kecil dalam suatu klaster.

Penyaluran KUR juga meningkat setiap tahunnya, tahun ini ditargetkan hingga Rp 297 triliun.

"Tantangannya masih 47 persen kebutuhan pembiayaan UMKM yang belum dapat terlayani oleh lembaga jasa keuangan," katanya.

Ia mengatakan, KemenKopUKM berkomitmen mendukung pertumbuhan usaha tak hanya di kelas mikro.

"Tetapi juga mendorong kelas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) salah satunya melalui pengusulan insentif serta inovasi pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada pengadaan barang/jasa pemerintah dan KUR Agregator. (*)