3 Cara Kemenkeu Jaga APBN 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Juli 2024
3 Cara Kemenkeu Jaga APBN 2024

Teller menunjukkan uang rupiah yang ditransaksikan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye.

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara Rp 1.320,7 triliun atau sebesar 47,1 persen dari target APBN 202 pada semester pertama 2024. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 1.398,1 triliun atau 42 persen dari alokasi belanja negara pada APBN 2024.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adi Budiarso mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 terus digunakan untuk belanja yang dinikmati langsung oleh masyarakat.

"APBN 2024 terus digunakan untuk belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat antara lain untuk pembangunan rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp 75,2 triliun," kata Adi.

Ia mengatakan, belanja pembangunan rehabilitasi infrastruktur antara lain digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum, rumah susun, gedung pendidikan tinggi dan kapasitas satelit khususnya untuk mendukung digitalisasi.

Baca juga:

APBN Defisit, Menteri Erick Dukung Pengetatan Distribusi BBM Bersubsidi

Adi menuturkan, APBN 2024 digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 14,2 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan Kartu Sembako sebesar Rp 22,2 triliun untuk 18,7 juta KPM.

Berikutnya, belanja APBN juga dialokasikan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) khususnya PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp 23,2 triliun untuk 98,8 juta peserta, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) digunakan untuk 2,4 juta debitur.

Selain itu, APBN juga terus berperan sebagai shock absorber. Hingga Juni 2024 realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp 155,7 triliun.

"Pemerintah juga terus menjaga disiplin APBN 2024 melalui tiga cara, yakni APBN tetap sehat dan kredibel, dan mengendalikan defisit di bawah 3 persen, serta memastikan pembiayaan yang efisien dan pasar SBN yang stabil," katanya.

Baca juga:

Kemenkeu Didorong Lakukan Upaya Perbaikan Tekan Defisit APBN 2024

#APBN #Kemenkeu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Gelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank untuk Bantu Kredit Rakyat, Pengamat Ekonomi: Likuiditas Perbankan masih Longgar
Permasalahan utama perekonomian Indonesia saat ini bukan karena kekurangan likuiditas di sektor perbankan.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
Menkeu Gelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank untuk Bantu Kredit Rakyat, Pengamat Ekonomi: Likuiditas Perbankan masih Longgar
Indonesia
Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat
Dana tersebut bukan dana darurat, melainkan dana pemerintah yang sebelumnya belum dibelanjakan dan disimpan di bank sentral.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat
Dunia
Asik Nih Bank Milik Pemerintah Mulai Dapat Kucuran Rp 200 Triliun, Harus Disalurkan Buat Kredit
Saat ini bank yang tergabung dalam Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI dan Bank Syariah Nasional (BSN) yang merupakan spin-off BTN Syariah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Asik Nih Bank Milik Pemerintah Mulai Dapat Kucuran Rp 200 Triliun, Harus Disalurkan Buat Kredit
Indonesia
Menkeu Purbaya Bakal Datangi Kementerian Yang Lelet Belanja, Paparkan Dihadapan Media
Kementerian Keuangan mengirimkan tim khusus untuk membantu K/L yang kesulitan menyelesaikan prosedur belanja maupun dari segi administrasi sebagai solusi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 September 2025
Menkeu Purbaya Bakal Datangi Kementerian Yang Lelet Belanja, Paparkan Dihadapan Media
Indonesia
Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat
Solusi riil dan implementatif perlu segera ditempuh agar kepercayaan publik pulih, APBN sehat, serta daya beli masyarakat terlindungi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat
Indonesia
Penjarahan Rumah Pribadi Menkeu Sri Mulyani Jadi Sorotan, Pengamanan Idealnya Setara Wakil Presiden
Posisi menteri keuangan memegang kunci anggaran negara. Jalan atau tidaknya program pemerintah hingga kepercayaan investor sebagian besar ditopang oleh kredibilitas menteri keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Penjarahan Rumah Pribadi Menkeu Sri Mulyani Jadi Sorotan, Pengamanan Idealnya Setara Wakil Presiden
Indonesia
Legislator Minta Anggaran Kesehatan RAPBN 2026 Wajib Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat
Netty juga menyoroti urgensi perbaikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Legislator Minta Anggaran Kesehatan RAPBN 2026 Wajib Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat
Indonesia
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat akan dialokasikan lagi ke kabupaten seluruh Indonesia dalam bentuk program.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah
Indonesia
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Proyeksi lain yang disepakati adalah suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9% dan pendapatan per kapita (GNI) mencapai 5.520 dolar
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Indonesia
Kondisi Rakyat Tidak Baik, Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Naikkan Pajak
Terdapat kenaikan target perpajakan pada RAPBN 2026 menjadi sebesar Rp 2.692,02 triliun dari target 2025 yang senilai Rp 2.387,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Agustus 2025
Kondisi Rakyat Tidak Baik, Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Naikkan Pajak
Bagikan