Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara Rp 1.320,7 triliun atau sebesar 47,1 persen dari target APBN 202 pada semester pertama 2024. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 1.398,1 triliun atau 42 persen dari alokasi belanja negara pada APBN 2024.
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adi Budiarso mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 terus digunakan untuk belanja yang dinikmati langsung oleh masyarakat.
"APBN 2024 terus digunakan untuk belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat antara lain untuk pembangunan rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp 75,2 triliun," kata Adi.
Ia mengatakan, belanja pembangunan rehabilitasi infrastruktur antara lain digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum, rumah susun, gedung pendidikan tinggi dan kapasitas satelit khususnya untuk mendukung digitalisasi.
Baca juga:
APBN Defisit, Menteri Erick Dukung Pengetatan Distribusi BBM Bersubsidi
Adi menuturkan, APBN 2024 digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 14,2 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan Kartu Sembako sebesar Rp 22,2 triliun untuk 18,7 juta KPM.
Berikutnya, belanja APBN juga dialokasikan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) khususnya PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp 23,2 triliun untuk 98,8 juta peserta, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) digunakan untuk 2,4 juta debitur.
Selain itu, APBN juga terus berperan sebagai shock absorber. Hingga Juni 2024 realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp 155,7 triliun.
"Pemerintah juga terus menjaga disiplin APBN 2024 melalui tiga cara, yakni APBN tetap sehat dan kredibel, dan mengendalikan defisit di bawah 3 persen, serta memastikan pembiayaan yang efisien dan pasar SBN yang stabil," katanya.
Baca juga:
Kemenkeu Didorong Lakukan Upaya Perbaikan Tekan Defisit APBN 2024
