3 Bulan Jelang Tutup Tahun, Pendapatan Negara Baru 77,7 Persen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 25 Oktober 2021
3 Bulan Jelang Tutup Tahun, Pendapatan Negara Baru 77,7 Persen

Uang Rupiah. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan memaparkan, realisasi pendapatan negara hingga akhir September 2021 adalah sebesar Rp 1.354,8 triliun atau 77,7 persen dari target APBN yaitu Rp 1.743,6 triliun.

Sri Mulyani menuturkan, pendapatan tersebut tumbuh 16,8 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2020 yaitu sebesar Rp 1.160 triliun yang turun 13,6 persen dari September 2019.

"Ini dari sisi penerimaan negara terjadi perbaikan yang sangat baik," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (25/10).

Baca Juga:

Menkeu: Potensi Pembalikan Arah Ekonomi di Triwulan IV-2021

Sri Mulyani menuturkan, pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak Rp 850,1 triliun, bea dan cukai Rp 182,9 triliun, serta PNBP Rp 320,8 triliun. Secara rinci penerimaan pajak Rp 850,1 triliun itu merupakan 69,1 persen dari target APBN sebesar Rp 1.229,6 triliun yang meningkat 13,2 persen dibanding realisasi periode sama tahun lalu Rp 750,6 triliun.

Kemudian, penerimaan bea dan cukai sebesar Rp182,9 triliun merupakan 85,1 persen dari target APBN Rp215 triliun dan mampu tumbuh 29 persen dari periode September 2020 Rp 141,8 triliun.

"Penerimaan bea dan cukai masih tumbuh didorong tren positif bea masuk, cukai yang terus tumbuh serta kinerja meyakinkan bea keluar dan didorong pertumbuhan bea masuk sebesar 13,7 persen dipengaruhi oleh tren kinerja impor nasional yang terus meningkat.

Ia memaparkan, untuk cukai tumbuh 15,1 persen didorong efektifitas kebijakan penyesuaian tarif dan pengawasan operasi Gempur serta membaiknya kondisi pandemi nasional terutama relaksasi pembukaan daerah tujuan wisata.

Sementara, untuk bea keluar tumbuh 910,6 persen didorong peningkatan ekspor komoditi tembaga dan tingginya harga produk kelapa sawit. Selanjutnya, untuk PNBP yang pada September 2021 sebesar Rp 320,8 triliun atau 107,6 persen dari target Rp 298,2 triliun tumbuh 22,5 persen dibanding September tahun lalu Rp 261,8 triliun.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2021 meningkat delapan persen jika dibandingkan dengan September 2020 (year-on-year/yoy) menjadi Rp 7.287,3 triliun, dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,9 persen (yoy).

Uang Rupiah
Uang Rupiah. (Foto: Antara)

Peningkatan tersebut didorong oleh lebih tingginya pertumbuhan komponen uang beredar sempit (M1) yang mencapai 11,2 persen (yoy) dan uang kuasi yang tumbuh 4,5 persen (yoy). Pertumbuhan M2 pada September 2021 dipengaruhi oleh penyaluran kredit yang tumbuh dua persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya sebesar satu persen (yoy).

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, akselerasi pertumbuhan kredit terjadi pada debitur perorangan dan korporasi yang masing-masing meningkat dari 4,7 persen (yoy) menjadi 5,1 persen (yoy) dan minus 1,4 persen (yoy) dan 0,8 persen (yoy).
Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan penyaluran kredit September 2021 terjadi pada seluruh penggunaan, baik kredit investasi, kredit modal kerja, maupun kredit konsumsi.

Erwin mengatakan, melambatnya pertumbuhan tagihan bersih kepada pemerintah pusat dan aktiva luar negeri bersih menahan peningkatan pertumbuhan uang beredar yang lebih tinggi. Tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh 16,1 persen (yoy), melambat dari bulan sebelumnya 21,1 persen (yoy), serta aktiva luar negeri bersih tumbuh lima persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Agustus 2021 yang mencapai enam persen (yoy). (Asp)

Baca Juga:

Tidak Ada Gelombang 3 COVID-19, Ekonomi Bisa Tumbuh

#Sri Mulyani #APBN #Kemenkeu #Pajak #Pemulihan Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital hingga Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Penyempurnaan kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda serta memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Penerapan pajak perdagangan elektronik berpotensi mendorong penyesuaian harga di tingkat konsumen karena tambahan komponen pajak dapat menjadi biaya operasional bagi pedagang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Indonesia
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
PPh 22 yang telah dipungut melalui lokapasar kemudian diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
Bagikan