MERAHPUTIH.COM - SEBANYAK 25 DPD dari 34 PSI se-Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap struktur Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Tengah. Mereka meminta agar Yogo dicopot dari jabatan Ketua PSI Jateng.
Ketua DPD PSI Kabupaten Jepara Albert Siahaan mengatakan langkah mosi tidak percaya ini dilakukan kader PSI di tingkat daerah bukan karena banyak keder yang tidak berhasil melenggeng ke legislator. "Ini dalam rangka agar PSI lebih baik lagi di masa depan. Apalagi sejak awal, semangat PSI membina generasi muda agar bisa berkiprah di politik sehingga kami ingin pemimpin yang bisa mengayomi pengurus," kata Albert, Selasa (30/4).
Albert menyebut para kader di partai merasakan diskriminasi pada saat pemilu. Kepemimpinan DPW menjalankan roda kepartaian tidak sesuai aturan. “Itu bisa kita lihat saat Ketua DPW mengganti pengurus ditingkat DPD tidak sesuai dengan aturan atau inkonstisional," katanya.
Padahal, kata dia, ada aturan DPP. Struktur DPD tidak boleh diganti selama masa pemilu berlangsung. Namun, faktanya ada beberapa DPD yang strukturnya diganti di masa kampanye oleh DPW sehingga terjadi kekacauan di tubuh partai pada saat pemilu.
“Dia (Yogo) juga dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi, terutama terkait dengan anggaran kepartaian,” kata dia. Ia menilai Yogo tidak mampu membangun komunikasi antarcaleg sehingga sering terjadi kekisruhan di akar terkait dengan daerah pemenangan masing-masing. Ia khawatir, jika hakikat ini diteruskan, PSI Jateng tidak akan maju.
“Mosi tidak percaya ini sebenarnya sudah dikirim kepada DPP PSI pada 15 Maret lalu. Kami meminta DPP memfaslitiasi apa yang menjadi keluhan bersama. Namun, surat permohonan tersebut belum ditindaklanjuti,” papar dia
Ia tidak ingin PSI Jateng dipimpin orang yang tidak puya kredibilitas dan intergritas. Apalagi, tahapan Pilkada 2024 sudah dimulai.
Saat dimintai konfirmasi, Ketua DPW PSI Jateng Antonius Yogo Prabowo menyebut permasalahan tersebut sudah pernah dibahas di DPP. Namun, ternyata mosi tidak percaya ini digerakkan masyarakat di luar struktur PSI. “Mereka yang menggerakan tidak ada KTA PSI. Apa yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang ada, atau bahasa kasarnya fitnah. Sudah diklarifikasi dengan DPP dan sudah clear semua. Saya terbuka terima masukan dan kritik,” pungkasnya.(Ismail/Jawa Tengah)