Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Indonesia bersama Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, Mesir, Yordania, Turki, Bahrain, Aljazair, Chad, Komoro, Djibouti, Gambia, Irak, Kuwait, Libya, Mauritania, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Oman dan Uni Emirat Arab, membuat pernyataaan terkait serangan Israel ke Iran.
23 negara menegaskan, cara militer tidak dapat menghasilkan resolusi yang langgeng untuk krisis yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah, terutama antara Iran dan Israel.
Pernyataan ini, diinisiasi oleh Mesir untuk mengecam serangan Israel terhadap Iran, menurut keterangan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Kamis (19/6).
“Diplomasi, dialog, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip bertetangga yang baik, sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB, tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak untuk menyelesaikan krisis tersebut,” mengutip pernyataan tersebut.
Baca juga:
Indonesia dan 22 negara lainnya tetap menekankan bahwa serangan Israel terhadap Iran sejak 13 Juni 2025 merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional serta tujuan dan prinsip Piagam PBB.
Pernyataan tersebut menekankan perlunya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara-negara, mematuhi prinsip-prinsip bertetangga yang baik, dan penyelesaian sengketa secara damai.
Pernyataan itu mendesak untuk menghentikan permusuhan Israel terhadap Iran, yang terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan berupaya meredakan ketegangan.
“Mencapai gencatan senjata menyeluruh dan pemulihan ketenangan, sambil menyatakan keprihatinan besar mengenai eskalasi berbahaya ini, yang mengancam akan menimbulkan konsekuensi serius terhadap perdamaian dan stabilitas seluruh kawasan,” mengutip pernyataan tersebut.
Mereka juga menegaskan pentingnya menahan diri dari menargetkan fasilitas nuklir yang berada di bawah pelindungan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), sesuai dengan resolusi IAEA yang relevan dan keputusan Dewan Keamanan PBB.
Menurut pernyataan itu, tindakan penyerangan fasilitas nuklir itu merupakan pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan mendesak untuk mendirikan Zona Timur Tengah Bebas Senjata Nuklir dan Senjata Pemusnah Massal Lainnya. (*)
