2 TPS Khusus Didirikan di IKN Nusantara Akomodir Ribuan Pekerja

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Februari 2024
2 TPS Khusus Didirikan di IKN Nusantara Akomodir Ribuan Pekerja

Peninjauan logistik kotak suara Pemilu 2024 di Kantor KPU Penajam Paser Utara, Kalimantan Utara, Sabtu (10/2/2024). ANTARA/Bayu Saputra/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - IKN Nusantara saat ini menjadi salah satu wilayah yang dihuni oleh ribuan pekerja yang tengah membangun infrsastruktur. Ribuan pekerja ini difasilitasi haknya untuk menggunakan hak pilih di Pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penajam Paser Utara (PPU) mencatat sebanyak 3.266 pekerja Ibu Kota Nusantara (IKN) telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Baca Juga:

Saat Film Dirty Vote Naik Layar Jelang Pencoblosan

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tiga kecamatan yang mencakup Kecamatan Penajam, Sepaku, dan Waru. Sementara jumlah DPTb di luar pekerja IKN tercatat sebanyak 4.614 DPTb.

Ketua KPU Penajam Paser Utara Irwan Syahwana di Kawasan IKN sendiri terdapat dua TPS lokasi khusus, yaitu TPS 901 dan TPS 902. Masing-masing TPS itu nantinya akan menjadi tempat pencoblosan bagi 187 DPTb di TPS 901, dan 117 DPTb di TPS 902.

"Dengan jumlah total pemilihh di kedua lokasi tersebut berjumlah 304 pemilih (DPTb)," jelasnya.

Sisanya akan disebar di TPS yang berlokasi di tiga kecamatan lain. Kemudian, guna menyukseskan keberlangsungan Pemilu 2024 di wilayah IKN, KPU PPU membentuk tim gabungan yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten PPU, Otoritas IKN (OIKN), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tim gabungan telah melakukan berbagai upaya guna kelancaran Pemilu 2024 mulai dari sosialisasi pencoblosan kepada pekerja IKN dan pemilih disabilitas, pengamanan Pemilu hingga pengawasan pengiriman logistik sampai perhitungan suara.

Hari ini, Minggu (11/2) dilakukan pendistribusian 1.453 kotak suara dan 1.148 bilik suara di Kecamatan Sepaku, Waru, dan Babulu. Sedangkan untuk Kecamatan Penajam, akan dilakukan distribusi logistik berupa 1.275 kotak suara dan 1.020 bilik suara pada Selasa, 13 Februari 2024. (*)

Baca Juga:

Isi Maklumat Terakhir Ganjar-Mahfud Sebelum Pencoblosan 14 Februari

#Pemilu 2024 #IKN Nusantara #Pilpres 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan transparan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Indonesia
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Anggota Komisi II DPR RI menyambut baik putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN menjadi 95 tahun dan meminta pemerintah segera menyiapkan regulasi turunan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Indonesia
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Gowes sepeda ini digelar dengan rute Jakarta - Cirebon - Semarang - Tuban - Surabaya - Banjarmasin - Penajam- Balikpapan - IKN sepanjang 1.500 kilometer.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Indonesia
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-14 dalam jumlah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) di seluruh dunia.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Tambang-tambang ilegal itu beroperasi di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Bagikan