2 Persen Lowongan CPNS dan PPPK Khusus Pendaftar Disabilitas

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Juli 2021
2 Persen Lowongan CPNS dan PPPK Khusus Pendaftar Disabilitas

Tes CPNS. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pada tahun ini formasi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberikan pada Kabupaten Tabalong, Kalimatan Selatan sebanyak dua persen diberikan untuk pelamar disabilitas. Pendaftaran CPNS dan PPPK ini, dapat diakses sejak 1 Juli hingga 21 Juli 2021 di portal sscasn.bkn.go.id.

"Sesuai ketentuan Kemepan RB formasi khusus sebanyak dua persen untuk para disabilitas," jelas Kepala Badan Kepegawian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Tabalong Rusmadi dikutip Antara.

Baca Juga:

Siapkan Lamaran! Menteri Luhut Cari 77 CPNS

Ia menegaskan, untuk formasi khusus untuk jabatan penyuluh koperasi jumlah passing gradenya juga lebih rendah dibandingkan dengan formasi umum.

Rusmadi terus menambahkan total formasi CPNS lingkup Pemkab Tabalong yang disetujui Kemenpan RB sebanyak 842 formasi.

"Itu sudah ada bidangnya masing-masing," ucapnya.

Hal tersebut juga termasuk 16 formasi untuk PPPK fungsional terdiri atas 15 tenaga kesehatan dan satu tenaga teknis serta 797 formasi P3K fungsional guru.

Tes CPNS. (Foto: Antara)
Tes CPNS. (Foto: Antara)

Paling tidak, total instansi Pemerintah yang membuka formasi seleksi ASN Tahun 2021 berdasarkan data
progres finalisasi formasi pada SSCASN per 30 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB, berjumlah 568, meliputi: 55 Instansi
Pusat, 33 Instansi Pemerintah Provinsi, dan 480 Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk tahapan pelaksanaan pada masing-masing seleksi terdiri dari Seleksi Administrasi; Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk seleksi CPNS; dan meliputi Seleksi Administrasi; Seleksi Kompetensi (kompetensi teknis, manajerial, dan struktural); dan wawancara untuk seleksi PPPK.

Pada seleksi CPNS, PPPK Guru, dan PPPK Non-Guru tahun 2021, BKN akan tetap menyediakan layanan masa sanggah pada dua kali kesempatan, yakni setelah pengumuman hasil seleksi administrasi dan setelah integrasi nilai SKD dan SKB sebelum pengumuman akhir hasil seleksi. (*)

Baca Juga:

Jumlah Formasi CPNS Kemenkumham, Lulusan SLTA Minati Lowongan Penjaga Tahanan

#Penerimaan CPNS #Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) #PPPK #Pegawai Kontrak #Penyandang Disabilitas
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Penyelesaian polemik guru honorer yang terdapat di sekolah negeri mesti dilakukan dalam kerangka perbaikan manajemen tata kelola ASN secara komprehensif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Indonesia
Kemendagri Pastikan APBD Cukup Buat Bayar PPPK
Saat ini, Kemendagri mendorong penyehatan fiskal melalui dua jalur, yakni pengendalian belanja pegawai dan penguatan pendapatan daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 April 2026
Kemendagri Pastikan APBD Cukup Buat Bayar PPPK
Indonesia
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
DPR meminta pemda tidak memecat guru PPPK paruh waktu. Kebijakan ini dinilai berdampak serius pada siswa dan kualitas pendidikan di tengah efisiensi anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
Indonesia
Pramono Anung Ogah Berhentikan PPPK, Anggaran Seremonial Bisa Dihilangkan
Kevin mengakui, APBD Jakarta menanggung beban yang berat pada belanja pegawai. Kendati demikian, ASN dan PPPK yang mengantungkan penghidupannya kepada pekerjaannya tetap harus dipertahankan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 31 Maret 2026
Pramono Anung Ogah Berhentikan PPPK, Anggaran Seremonial Bisa Dihilangkan
Indonesia
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
pembatasan belanja pegawai ini sebenarnya masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 30 Maret 2026
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
Indonesia
THR PPPK Jateng Cair H-7 Lebaran, Pemprov Siapkan Rp 6 Miliar untuk 13 Ribu Pegawai
Pemprov Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp 6 miliar untuk THR bagi 13.077 PPPK paruh waktu. Gubernur Ahmad Luthfi memastikan THR cair sekitar H-7 Lebaran 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Maret 2026
THR PPPK Jateng Cair H-7 Lebaran, Pemprov Siapkan Rp 6 Miliar untuk 13 Ribu Pegawai
Indonesia
PPPK Paruh Waktu Belum Dapat Kejelasan Pencairan THR
Untuk PPPK penuh waktu, alokasi THR sudah disiapkan dan melekat pada pos belanja pegawai karena gaji dibayarkan langsung melalui BPKAD.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Maret 2026
PPPK Paruh Waktu Belum Dapat Kejelasan Pencairan THR
Indonesia
Kami Bijak Ajak Disabilitas Lebih Peduli Keselamatan Berkendara Lewat #SafeandAble di IIMS 2026
Memberi pengetahuan berkendara yang lebih aman kepada disabilitas walaupun disabilitas yang hadir sudah bisa berkendara.
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Kami Bijak Ajak Disabilitas Lebih Peduli Keselamatan Berkendara Lewat #SafeandAble di IIMS 2026
Indonesia
MBG Bakal Menyasar 400 Ribu Lansia dan 38 Ribu Disabilitas
Layanan makan bergizi bagi lansia sebenarnya telah berjalan melalui program Kementerian Sosial, namun akan diselaraskan dengan skema MBG
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
MBG Bakal Menyasar 400 Ribu Lansia dan 38 Ribu Disabilitas
Bagikan