15 Calon Hakim MK Ikuti Tes Seleksi Wawancara

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Senin, 22 Desember 2014
15 Calon Hakim MK Ikuti Tes Seleksi Wawancara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Hingga kini seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terus berjalan. Sebanyak 15 calon hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah lolos seleksi administrasi, mulai Senin (22/12), di aula Serbaguna, Gedung III Kementerian Sekretariat Negera (Kemensetneg), Jakarta, mengikuti tahap seleksi wawancara yang dilakukan oleh Panitia Seleksi.

Pansel Hakim Konstitusi MK dipimpin Ketuanya Saldi Isra, dengan Sekretaris Refly Harun, dan anggota Maruarar Sirait, Satyo Arinanto, Todung Mulya Lubis, Widodo Ekotjahjana, dan Harjono, memanggil satu persatu ke-15 nomine yang dinyatakan lolos pada tahap seleksi administrasi. Pemanggilan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama ada 8 orang calon hakim MK yang dipanggil untuk mengikuti seleksi wawancara.

"Mereka yang mengikuti seleksi wawancara pada hari Senin (22/12) ini adalah: 1. Krisnadi Nasution; 2. I Dewa Gede Palguna; 3. Sugianto; 4. Lazarus Tri Setyawanta Rabala; 5. Fontian Munzil; 6. Danang Widjiawan; 7. Imam Anshori Saleh; dan 8. Hotman Sitorus," demikian keterangan resmi dari setkab.go.id, Jakarta, Senin (22/12).

Adapan yang akan menjalani seleksi wawancara pada Selasa (22/12) besok adalah: 9. Yuliandri; 10. Aidil Fitriciada Azhari; 11. Hamdan Zoelva; 12. Franz Astani; 13. Erwin Owan Hermansyah Soetoto; 14. Muhammad Muslih; dan 15. Indra Perwira.

Dalam seleksi wawancara hari ini, sejumlah materi ditanyakan kepada calon hakim yang mengikuti tes, di antaranya masalah keabsahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; juga soal makna perbedaan Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih langsung oleh rakyat dengan dipilih oleh DPRD; bahkan juga soal kewenangan lembaga-lembaga negara dalam kemungkinan mengajukan gugatan pada keabsahan hukum MK.

Selain itu, calon hakim MK juga ditelusuri track record masing-masing, termasuk soal seberapa besar minatnya menjadi hakim MK.

"Saya mencintai profesi sebagai dosen sampai kapanpun, tetapi saya merasa terpanggil untuk mengikuti seleksi hakim MK dengan alasan untuk meningkatkan integritas lembaga ini,” kata Sugianto, saat ditanya Ketua Pansel Saldi Isra mengenai pilihannya mencalonkan diri menjadi hakim di MK sementara saat ini dia berprofesi sebagai dosen. (MP/BHD)

#Mahkamah Konstitusi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tim Advokasi Minta MK Segera Putus Uji UU TNI demi Supremasi Sipil
Keterlambatan putusan menjadi persoalan karena perluasan peran TNI di luar fungsi pertahanan terus berlangsung.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Tim Advokasi Minta MK Segera Putus Uji UU TNI demi Supremasi Sipil
Indonesia
Yusril Ihza Mahendra Sebut Kasus Penghinaan Presiden Resmi Jadi Delik Aduan Murni Tanpa Perantara
Konstruksi KUHP Nasional menetapkan tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden serta wakil presiden sebagai delik aduan murni
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 Agustus 2026
Yusril Ihza Mahendra Sebut Kasus Penghinaan Presiden Resmi Jadi Delik Aduan Murni Tanpa Perantara
Indonesia
Gugatan SIM Seumur Hidup Ditolak MK, Hukum Tak Urusi Kelalaian Pribadi
Keputusan tegas ini diambil MK bukan hanya karena persoalan pokok perkara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 Agustus 2026
Gugatan SIM Seumur Hidup Ditolak MK, Hukum Tak Urusi Kelalaian Pribadi
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil, Orang Lain Tidak Dapat Menginisiasi Proses Pidana
MK juga menilai tidak terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 terkait unsur-unsur pemidanaan dalam Pasal 219 KUHP.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil, Orang Lain Tidak Dapat Menginisiasi Proses Pidana
Indonesia
MK Kembali Akan Putuskan Gugatan UU Pemilu, Hari ini Asa 15 Ketatapan Dibacakan MK
Sebelum sidang pengucapan putusan atau ketetapan digelar, MK melaksanakan sidang perbaikan permohonan pada pukul 13.00 WIB untuk dua permohonan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
MK Kembali Akan Putuskan Gugatan UU Pemilu, Hari ini Asa 15 Ketatapan Dibacakan MK
Indonesia
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta anggaran pendidikan difokuskan untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan mutu pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Indonesia
Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berlanjut, BGN Jelaskan Dampak Putusan MK
Putusan MK yang melarang penggunaan dana pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis memicu perhatian publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berlanjut, BGN Jelaskan Dampak Putusan MK
Indonesia
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, pendidikan dan pemenuhan gizi anak merupakan dua kebijakan yang harus berjalan beriringan.
Frengky Aruan - Minggu, 02 Agustus 2026
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG
Pemerintah perlu segera menindaklanjuti Putusan MK yang mengamanatkan pendanaan MBG tidak diambil dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG
Indonesia
Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Menegaskan pembiayaan program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Bagikan