Andika Pratama
MerahPutih.com - Mahasiswa yang mengatasnamakan diri Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM NUS) menyatakan bahwa Joko Widodo dan KH Maruf Amin harus melakukan evaluasi terhadap pemerintahannya di 100 hari kerja usai dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
Dalam menyikapi 100 hari kerja pemerintahan Presiden Jokowi-iKH Maruf Amin, BEM NUS memandang bahwa beberapa Menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju ini memiliki catatan penting.
Baca Juga
100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Apa Saja yang Sudah Dikerjakan?
Ia berharap besar Presiden Jokowi melakukan evaluasi hingga jika perlu dilakukan reshuffle terhadap nama-nama menteri yang mereka sebut.
Nama-nama menteri tersebut antara lain Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan pejabat setingkat menteri yakni Jaksa Agung ST Burhanuddin.
“Jokowi untuk segera mendiskualifikasi mentri-mentri dan pejabat negara yang paling sering dikritisi masyarakat, diantaranya Terawan Agus Putranto, Yasonna Laoly, Fachrul Razi, Prabowo Subianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin,” kata BEM NUS Hengki Primana dalam keterangan persnya, Kamis (30/1).
Catatan kritis mengapa Prabowo perlu dicopot, karena persoalan catatan kelam dugaan pelanggaran HAM masa lalu serta tidak memiliki ketegasan apapun terkait dengan konflik perairan Natuna.
“Prabowo Subianto dinilai tidak layak mengemban tugas Mentri Pertahanan karena masih memiliki dosa pelanggaran HAM masa lalu serta kurang tegas menyikapi permasalahan di laut Natuna,” jelas Hengki.
Baca Juga
PAN SIapkan Kritik Konstruktif ke Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Kemudian kepada Menkum HAM Yasonna H Laoly, BEM NUS menganggap bahwa kader PDI Perjuangan itu tidak bisa membedakan mana kepentingan dirinya sebagai petinggi partai politik dan mana kepentingan dirinya sebagai Menteri yang melayani rakyat.
Salah satu yang menjadi perhatian mereka adalah terkait kasus Harun Masiku yang menjadi tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ada menteri yang campurkan urusan hukum dengan partai,” imbuhnya.
Selanjutnya tentang Menkes Terawan Agus Putranto, Hengki menyebut bahwa Menteri dari kalangan dokter itu dianggap gagal dalam menyikapi kemelut BPJS Kesehatan, khususnya terkait dengan premi BPJS Kesehatan yang naik di seluruh kelas.
“Kita meminta statemen Istana bahwa hari ini ada gelagat tidak baik, dimana Menkes gagal tentang pengelolaan BPJS,” tegasnya.
Selain itu tentang Jaksa Agung. BEM NUS mengaku sangat kecewa dengan statemen ST Bahruddin yang menyebutkan jika tragedi Semanggi I dan Semanggi II di era orde baru bukan bagian dari kasus pelanggaran HAM berat.
“Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran berat, Jaksa Agung macam apa ini,” teriak Hengki.
Menurut Hengki, nama-nama Menteri yang disebutnya itu lebih banyak membuat masyarakat resah dibanding memberikan solusi pemerintahan pusat agar on the track.
“Menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju tersebut kami nilai lalai dalam memberikan solusi kerja serta pernyataannya sering menimbulkan polemik di masyarakat,” paparnya.
Hengki.
Baca Juga
Bidang Ekonomi Masih Jadi Tantangan Terbesar Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Sikap ini, kata Hengki, dilakukan karena Mahasiswa sudah merasa bosan dengan janji manis Moeldoko untuk merealisasikan tuntutan mereka itu.
“Mahasiswa sudah bosan menerima janji-janji dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan berdasarkan rujukan dari peristiwa aksi #Reformasidikorupsi sebelumnya, yang mana tidak terpenuhinya janji Jokowi," jelas dia. (Knu)
