MerahPutih.com - Wakil ketua MPR Ahmad Basarah menyebut Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak pernah menerima gaji sejak dilantik menjadi punggawa Lembaga setingkat menteri itu.
Bahkan, sejak masih bernama Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) Megawati, Yudy Latief, Mahfud MD dan sejumlah pimpinan lainnya belum pernah menerima uang sepeser pun dari negara.
"Bu Mega bersama 8 orang anggota Dewan Pengarah lainnya dan juga Kepala serta seluruh pejabat dan staf yang bekerja di lingkungan UKPPIP/BPIP tersebut belum pernah mendapatkan gaji ataupun hak-hak keuangan dari negara," kata Ahmad Basarah melalui keterangan persnya.
Padahal, kata Basarah, UKPPIP maupun BPIP adalah organisasi resmi pemerintah/negara dengan tugas untuk menjaga tegaknya ideologi Pancasila.
"Tugas sebagai Dewan Pengarah sangat padat dan kompleks karena harus melakukan penataan kelembagaan dan sistem pembinaan ideologi Pancasila karena sebagai lembaga baru harus ditata dari titik nol, namun Bu Mega dan tokoh-tokoh lainnya sekali lagi tidak pernah memikirkan hal-hal yang bersifat materi," ujarnya.
Terkait kemunculan besaran gaji Pimpinan BPIP yang ditandatangani Presiden Jokowi, Politisi PDI-P ini menegaskan bahwa mereka pun tidak sama sekali mengetahuinya apalagi ikut mengusulkan.
"Sebagai Ketua Dewan Pengarah UKPPIP/BPIP, Bu Mega dan pimpinan BPIP lainnya juga tidak pernah tahu besaran gaji ataupun hak-hak keuangan yang diberikan kepada mereka dan tidak pula pernah mengusulkan berapa besar gaji mereka apalagi meminta-minta gaji kepada pemerintah," imbuhnya.
Sebab, menurutnya penetapan hak-hak keuangan pejabat dan penyelenggara negara di putuskan oleh pemerintah dalam hal ini melalui rapat kementerian terkait dan disetujui oleh Kementerian Keuangan.
"Penetapan gaji dan hak-hak keuangan di lingkungan BPIP yang sekarang beredar di ranah publik jika hal itu benar, juga tidak mungkin keputusan tersebut dibuat tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut gaji pokok Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua BPIP sebesar Rp5 juta perbulan.
"Gajinya Rp5 juta, tunjangan jabatan Rp13 juta. Asuransi kesehatan, asuransi kematian masuk di situ Rp4-5 juta komponen transportasi dan komunikasi," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (28/5).
Menurutnya, tunjangan jabatan yang diterima BPIP tercatat paling rendah jika dibandingkan badan-badan yang lain.
"Yang membedakan dari pejabat negara, kalau gaji pokok hampir sama Rp5 juta. Tunjangan bervariasi. Sebenarnya BPIP paling kecil Rp13 juta karena lembaga lain apakah eksekutif, yudikatif, legislatif bervariasi dari Rp13 juta sampai puluhan juta," pungkasnya. (Fdi)