MerahPutih.com - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Habiburokhman, menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dilengkapi dengan mekanisme pengawasan ketat guna mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Salah satu instrumen utamanya adalah pembentukan badan pengawas independen yang melibatkan peran eksekutif dan legislatif.
Baca juga:
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
DPR Siapkan Badan Pengawas Independen dalam UU Perampasan Aset
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman menjelang dimulainya rapat paripurna ke-13 DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/11).
Kita ada pengawas independen. Kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh Presiden (Prabowo Subianto) dan disetujui oleh DPR.
ujar Habiburokhman saat ditemui sebelum memasuki ruang Rapat Paripurna ke-13, Kamis (19/11)
Menurut politikus yang juga menjabat sebagai ketua panitia kerja (Panja) RUU Perampasan Aset ini, kehadiran pengawas independen merupakan jawaban langsung atas kekhawatiran publik.
Selama proses penyerapan aspirasi, Komisi III menerima banyak masukan terkait potensi penyelewengan regulasi tersebut di lapangan.
"Kami mendapatkan masukan dari masyarakat bagaimana jika undang-undang perampasan aset digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya, atau digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan kepada warga negara," ungkapnya.
Baca juga:
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Habiburokhman Pastikan UU Perampasan Aset Tutup Celah Aparat hingga Penguasa
Demi memitigasi risiko tersebut, pembentuk undang-undang telah merancang aturan berlapis.
Habiburokhman memastikan protokol pengawasan yang tertuang dalam draf RUU akan menutup celah bagi aparat maupun penguasa untuk bertindak sewenang-wenang.
Kita sudah buat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan.
tegas politikus Gerindra ini
Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan tingkat pertama dalam rapat kerja pada Rabu (18/11).
Pengesahan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang selama 23 tahun sejak gagasan perampasan aset pertama kali disuarakan oleh para pegiat antikorupsi. (knu)