Merahputih Nasional- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Cjahjo Kumolo menerbitkan peraturan baru terkait pengurusan e-KTP dan Akta Kelahiran. Melalui surat permintaan yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia tertanggal 12 Mei 2016, disebutkan mengurus e-KTP dan Akta Kelahiran cukup dengan menunjukan fotokopi Kartu Keluarga.
Permintaan yang tertuang dalam surat bernomor 471/1768/SJ itu menjelaskan tentang perlunya penyederhanaan prosedur pengurusan.
"Seiring dengan semakin tertatanya database kependudukan di seluruh Indonesia, maka dalam pelayanan perekaman, penerbitan, dan penggantiap e-KTP yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan, perlu penyederhanaan prosedur. Cukup dengan menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga tanpa surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan/Kecamatan,” tegas Mendagri.
Artinya, warga yang hendak mengurus berbagai kelengkapan e-KTP dan Akta akan semakin dipermudah dengan adanya peraturan ini. Warga tidak perlu surat pengantar RT/RW untuk mengurus data kependudukan.
Guna mensukseskan kepemilikan data penduduk bagi seluruh warga, Mendagri pun mendorong pemerintah daerah untuk membuka pelayanan khusus bagi warga yang belum mendapatkan e-KTP. Selain itu, ia menekankan pemerintah daerah melakukan pola jemput bola dalam pelayanan perekaman data.
Sebab, Kemendagri menargetkan perekaman data bagi yang belum memiliki e-KTP paling lambat 30 September 2016.
BACA JUGA:
- Mendagri: Anggaran Pilkada Serentak belum Efisien
- Siasat Mendagri Agar Dana Bansos Tak Dimanipulasi
- Mendagri Persilahkan Madura Jadi Provinsi
- Kepala Daerah Minta Naik Gaji, Ini Kata Mendagri
- Mendagri: Indonesia Bukan Negara Agama!