Tunggakan BBM TNI AL Jadi Sorotan, Barcode Diusulkan untuk Kontrol Penggunaan

Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menyarankan agar penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh TNI diawasi dengan sistem barcode. Usulan ini bertujuan untuk mencegah pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan BBM.

Saran tersebut disampaikan Amelia dalam rapat bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait masalah utang pembayaran BBM yang dialami TNI AL. Dalam pertemuan itu, ia mempertanyakan langkah Kementerian Pertahanan dalam merumuskan sistem penggunaan BBM untuk TNI.

Baca juga:

TNI AL Nunggak Pembayaran BBM ke Pertamina Hingga Rp 2,25 Triliun, Minta Diputihkan

"Contohnya, dengan menerapkan sistem kuota atau pelacakan barcode, kita bisa menghindari pemborosan atau timbulnya utang serupa di masa depan," ujar Amelia di gedung parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurutnya, adanya tunggakan pembayaran BBM TNI AL kepada Pertamina mengindikasikan adanya masalah dalam perencanaan dan penyaluran BBM. Ia menilai bahwa utang triliunan rupiah tersebut sangat memprihatinkan.

"Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait efisiensi dan pertanggungjawaban anggaran pertahanan," tegasnya.

Baca juga:

Sidang Militer Prajurit TNI AL Pembunuh Jurnalis Juwita Akan Hadirkan 11 Saksi dan 46 Barang Bukti

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI AL memiliki utang pembayaran BBM kepada Pertamina yang mencapai triliunan rupiah dan meminta agar utang tersebut dihapuskan.

KSAL menjelaskan bahwa tunggakan konsumsi BBM mencapai Rp2,25 triliun dan saat ini kembali bertambah menjadi Rp3,2 triliun. Menurutnya, utang ini sangat menghambat operasional TNI AL.

"Kami berharap masalah bahan bakar ini bisa ditiadakan, diputihkan," kata Laksamana TNI Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di gedung parlemen, Jakarta, Senin (28/4).