Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

TKN: Utang Pemerintah Jokowi Aman Terkendali

Wisnu Cipto - Senin, 08 April 2019

MerahPutih.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf memastikan utang yang digunakan BUMN untuk pembangunan infrastruktur di era pemerintah era Presiden Jokowi masih aman. Apalagi, utang itu dikelola secara transparan, tidak membahayakan ekonomi nasional, bahkan bermanfaat meningkatkan produktivitas.

“Dalam hal utang, kita harus melihatnya secara objektif. Pembangunan infrastruktur yang agresif membutuhkan dana besar. Sementara penerimaan pemerintah belum mencukupi, sehingga alternatifnya adalah utang,” kata Anggota TKN Jokowi-Ma’ruf, Hendrawan Supratikno, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (8/4).

hendrawan
Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno (tengah) (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Anggota Komisi XI DPR itu menjelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan laporan kepada legislatif yang menjamin utang pemerintah saat ini masih terkelola dengan baik. Menurut dia, pemerintah tentu akan terus memegang prinsip kehati-hatian untuk menjamin utang negara dikelola secara benar dan profesiponal.

“Tapi, Komisi selalu menyatakan, good is not enough when better is possible. Harus dikelola lebih baik lagi. Jangan ketersediaan dana membuat kita lengah, manja dan kendur dalam efisiensi,” tutur anggota Komisi Keuangan DPR itu.

“Jangan sampai kita ugal-ugalan sehingga terjebak dalam the debt trap,” tutup politikus PDIP itu.

jokowi
Presiden Jokowi usai meresmikan jalan tol terpanjang di Bakauheni-Terbanggi Besar (Setkab.go.id)

Sementara itu, Wakil Ketua Harian TKN Jokowi-Ma’ruf Rosan P Roeslani mengatakan semua negara tidak mungkin bisa menjalankan pembangunan tanpa utang, bahkan sampai negara maju sekelas Amerika Serikat.

Rosan menambahkan utang pemerintah mencapai Rp5.000 triliun sejatinya termasuk wajar karena masih 30 persen dari PDB, dan masih dalam batas aman lantaran belum melewati peraturan batas maksimal uang terhadap PDB di angka 60 persen.

“Yang penting utang diperuntukkan untuk hal-hal yang produktif serta ada pengendalian,” tegas dia.

Sebelumnya, sejumlah pihak dari kubu 02 mengkritik yang menyoroti utang BUMN di era Jokowi-JK membengkak selama kurun waktu 2014-2018, utang pemerintah pusat naik 69% menjadi Rp 4.416 triliun. Peningkatan itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55%. (*)

Baca Artikel Asli