MerahPutih.com - Pakar hukum Pidana, Umar Husin mengkritik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta agar pasal-pasal tindak pidana korupsi dikeluarkan dari draf Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Bahkan Umar menyebut lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo telah melakukan pembangkangan birokrasi. Pasalnya, pelayangan surat KPK yang berisi penolakan terhadap RKUHP kepada Presiden Jokowi terkesan bermotif ancaman.
"Saya ingin menyoroti sikap KPK yang menolak, ini bentuk pembangkakan pada birokrasi pada presiden, ada kesan mengancam disini, kirim surat minta Presiden intervensi tetep pada format sekarang," kata Umar saat diksusi bertajuk "Berebut Pasal Korupsi?" di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6).
"Ini tidak betul, Presiden tidak boleh diancam, bayangkan kalau semua intitusi bersikap sama seperti KPK," kata dia menambahkan.
Sementara itu, anggota Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP Taufiqulhadi juga menilai, sikap KPK yang mengirim surat ke Jokowi soal penolakan RUU KUHP tidak etis. "Sikap KPK tersebut menurut saya tidak etis sama sekali. Kalau dia adalah anggota lembaga, dia bukan pembuat UU tapi dia pelaksana UU," kata Taufiqulhadi.
Menurut Politikus Nasdem itu, sikap lembaga antirasuah yang mengirim surat, merupakan bentuk tekanan ke seorang Kepala Negara. Dia menekankan, hal itu tidak seharusnya dilakukan oleh lembaga sekelas KPK. "Kalau mereka tidak setuju ya keluar dari KPK bukan mempengaruhi Presiden," tegas anggota Komisi III DPR RI itu.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah, menegaskan bahwa tudingan pembangkangan yang dilontarkan Umar tidak tepat dan berlebihan. "Terkait dengan adanya respon berlebihan hingga tuduhan menyebut KPK melakukan pembangkangan birokrasi dari salah seorang narasumber terkait surat KPK ke Presiden tentang RKUHP, kami pandang hal itu tidak substansial," kata Febri saat dikonfirmasi.
Febri menyebut argumentasi yang disampaikan Umar terkait pembangkangan birokrasi yang dilakukan KPK tidak mencerminkan upaya memperkuat pemberantasan korupsi di tanah air. KPK perlu untuk menyampaikan jika ada resiko terhadap pemberantasan korupsi yang juga merupakan salah satu konsern dari Pemerintahan Presiden Jokowi. "Apalagi kita tahu, Presiden sangat mengecam segala bentuk korupsi yang dilakukan," imbuhnya.
Febri juga mengutarakan alasan KPK mengirimkan surat tersebut. KPK, kata dia menyampaikan pada Presiden, dan sejumlah pihak terkait dalam proses pembahasan UU agar dapat dipahami resiko pelemahan terhadap pemberantasan korupsi jika RKUHP dipaksakan pengesahannya.
"Upaya-upaya melemahkan KPK sudah sering terjadi. Dulu revisi UU KPK digagas bahkan dengan pembatasan umur dan kewenangan KPK. Memang, banyak yang terganggu dengan kerja KPK," ungkapnya.
Sedangkan kali ini, karena KPK percaya Presiden Jokowi memiliki itikad baik mendukung pemberantasan korupsi, maka wajar jika Presiden Jokowi perlu mengetahui apa pandangan KPK. "Karena itulah surat tersebut dikirim," ucapnya.
KPK, sebagai penegak hukum yang selama ini menjadi instansi yang ditugaskan UU memberantas korupsi tentu wajib menyampaikan jika ada sesuatu yang memiliki resiko melemahkan KPK. "Kami percaya Presiden tidak dalam posisi ingin melemahkan KPK ataupun pemberantasan korupsi," tuturnya.
Karena itu, agar KUHP yang ingin disahkan tersebut tidak menjadi kado yang membahayakan pemberantasan korupsi atau bahkan bisa menguntungkan pelaku korupsi, tidak sulit bagi Presiden dan DPR untuk mengeluarkan pasal-pasal tindak pidana korupsi RKUHP tersebut. "Selanjutnya dapat dibahas lebih lanjut melalui penyusunan revisi UU 31/1999 yang sekarang sedang berlaku," pungkasnya. (Pon)