MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati terkait kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama proyek pembangunan PLTU Riau-1.
Nicke diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN. Orang nomor satu di perusahaan plat merah itu bakal diperiksa sebagai saksi untuk proses penyidikan dua tersangka sekaligus yakni, Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham
Selain Nicke, penyidik juga memanggil Bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk, Samin Tan. Pemanggilan kedua saksi tersebut merupakan penjadwalan ulang setelah mangkir dari pemeriksaan sebelumnya.
"Hari ini direncanakan penjadwalan ulang dua saksi dalam kasus PLTU Riau-1 untuk terangka EMS dan IM yaitu, Nicke Widyawati dan Samin Tan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dimonfirmasi, Kamis (13/9).
Menurut Febri, pihaknya membutuhkan keterangan dari keduanya untuk proses penyidikan kasus suap proyek PLTU Riau-1 yang sedang berjalan.
"Keterangan kedua saksi tersebut dibutuhkan dalam penyidikan yang sedang berjalan," pungkasnya.
KPK sudah memeriksa sejumlah saksi usai resmi menetapkan Idrus sebagai tersangka suap proyek PLTU Riau-1. Mereka yang telah diperiksa untuk Idrus di antaranya mantan Ketua DPR Setya Novanto, hingga putra Setnov Rheza Herwindo.
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo dan Idrus Marham.
Idrus bersama-sama Eni Saragih diduga menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait dengan penerimaan uang oleh Eni dari Kotjo, yakni sekitar November-Desember 2017 sebesar Rp4 miliar dan Maret-Juni 2018 sekitar Rp2,25 miliar.
Dia juga diduga berperan mendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agreement (PPA) dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1. Proyek tersebut kini dihentikan sementara usai mencuat kasus suap ini.
Tak hanya itu, Idrus pun diduga menerima janji mendapatkan bagian yang sama seperti jatah Eni Saragih sebesar US$1,5 juta dari Kotjo. Uang itu akan diberikan bila Idrus berhasil membantu Kotjo mendapat proyek PLTU Riau-1 senilai US$900 juta.
Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)