Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Jumat, 19 Desember 2025 -
Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terkait beroperasinya kembali 41 rumah sakit di Sumatra yang sempat lumpuh akibat banjir besar pada 26 November lalu.
Meski menyambut baik pulihnya akses kesehatan, legislator yang akrab disapa Ninik ini menyayangkan durasi pemulihan yang dinilai terlalu memakan waktu.
“Operasional rumah sakit mestinya menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Dua puluh hari adalah waktu yang terlalu lama, sementara masyarakat sangat membutuhkan layanan pengobatan,” ujar Ninik dalam keterangan tertulis, Jumat (19/12).
Baca juga:
DPR Minta Menteri ATR/BPN Bantu Pemda Siapkan Lahan Bangun 2.000 Rumah Korban Bencana Sumatra
Kesiapan Layanan dan Ketersediaan Logistik Medis
Politisi Fraksi PKB ini menekankan bahwa pembukaan kembali rumah sakit tidak boleh hanya sekadar seremonial atau pembukaan fisik gedung semata.
Ia mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan audit kesiapan secara menyeluruh agar pelayanan kepada warga yang terdampak bencana bisa berjalan optimal tanpa kendala fasilitas maupun tenaga medis.
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana.
Selain itu, ketersediaan logistik farmasi menjadi poin krusial yang tidak boleh terabaikan demi menjamin hak kesehatan masyarakat yang terisolasi selama bencana berlangsung.
Ke depannya, Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk terus memantau proses pemulihan sektor kesehatan secara berkelanjutan.
Baca juga:
Update Bencana Alam Sumatra: 1.059 Orang Meninggal, 192 Masih Dalam Pencarian
Ninik berharap ada sinergi yang lebih solid antara pemerintah pusat dan daerah agar birokrasi penanganan bencana tidak menghambat kecepatan pemulihan fasilitas vital di masa mendatang.
“Pemulihan kesehatan masyarakat pascabencana tidak boleh lambat. Ini menyangkut keselamatan dan hak dasar warga negara,” ujar Politisi Fraksi PKB itu.
