Sidharto Ditunjuk Wakili RI Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Janjikan Kepemimpinan Inklusif
Jumat, 09 Januari 2026 -
MerahPutih.com - Indonesia secara resmi mulai menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Jabatan ini diemban Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, bertepatan dengan momentum 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Dalam pidatonya di Dewan HAM PBB, Sidharto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong tata kelola HAM global yang lebih dialogis, konstruktif, dan berlandaskan kerja sama multilateral.
Baca juga:
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
“Kami percaya dan sepenuhnya berkomitmen, seperti seluruh anggota Dewan HAM, pada prinsip-prinsip universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas dalam menangani isu hak asasi manusia, serta memperlakukan semua HAM—termasuk hak atas pembangunan—secara adil dan setara,” kata Sidharto, dikutip dari Antara, Jumat (9/1).
Sidharto menekankan keputusan Indonesia maju sebagai Presiden Dewan HAM berakar kuat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang sejalan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB.
“Perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan global bukanlah hak istimewa segelintir negara, melainkan hak seluruh umat manusia,” tuturnya.
Baca juga:
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia Janjikan Kepemimpinan Inklusif
Sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia berkomitmen bekerja sama dengan seluruh negara anggota, pengamat, badan khusus PBB, lembaga HAM nasional, organisasi masyarakat sipil, serta organisasi regional.
Sidharto juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Dewan HAM sebelumnya, Duta Besar Jorg Loeber, dan bertekad melanjutkan inisiatif rasionalisasi serta peningkatan efisiensi kerja Dewan.
Baca juga:
Menteri Pigai Jamin Krisis Venezuela Beres Kalau Indonesia Jadi Ketua Dewan HAM PBB
“Saya akan berupaya menciptakan ruang yang saling menghormati dan inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan, memastikan aksesibilitas, pencegahan diskriminasi, promosi kesetaraan gender, serta partisipasi negara-negara kurang berkembang dan negara-negara kepulauan Pasifik,” tandasnya. (*)
