merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan hukuman maksimal kepada Sekjen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ending Fuad Hamidy terkait kasus dugaan suap penyaluran bantuan atau hibah dari Kemenpora kepada KONI.
Hamidy diketahui kerap terseret pusara korupsi. Nama Hamidy beberapa kali muncul dalam persidangan kasus dugaan korupsi.
"Kalau ada pertanyaan misalnya apakah akan dilakukan penuntutan yang maksimal ya penuntutan bisa saja dilakukan secara maksimal jika memang sesuai dengan perbuatannya," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (21/12).
Hamidy pernah disebut dan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Sadli. Dalam persidangan Ali Sadli, Hamidy mengakui pernah memberikan uang 80 ribu Dollar Amerika Serikat kepada Auditor BPK tersebut. Uang tersebut, diakuinya, untuk pencalonan Abdul Latief sebagai anggota BPK RI.
Hamidy juga mengakui pernah karaoke bareng dengan Auditor BPK RI, Rochmadi Saptogiri di tempat spa kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Hamidy hadir sebagai undangan atas pesta ulang tahun Rochmadi. Tak hanya itu, dalam persidangan Ali Sadli, terungkap Hamidy juga pernah mendekati Auditor BPK untuk memuluskan Kemenpora mendapatkan status opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Auditor BPK Ali Sadli tersebut memungkinkan KPK untuk memberikan hukuman maksimal terhadap Hamidy. Kata Febri, pihaknya akan menganalisa kaitan fata-fakta yang pernah muncul di persidangan Ali Sadli dengan kasus dugaan suap di Kemenpora.
"Yang pasti begini ketika ada fakta-fakta yang muncul di persidangan sebelumnya misalnya terkait dengan pihak-pihak tertentu kemudian ternyata menjadi tersangka dalam kasus yang lain, tentu saja itu nanti akan dilihat sebagai informasi-informasi lain yang terkait ya sepanjang relevan dalam penanganan perkara," jelas Febri.
Hamidy merupakan salah satu tersangka kasus dugaan suap penyaluran dana bantuan atau hibah dari Kemenpora kepada KONI. Selain Hamidy, KPK juga telah menetapkan Bendahara Umum (Bendum) KONI, Jhonny E. Awut (JEA); Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mulyana (MUL); Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora, Adhi Purnomo (AP); serta Staf Kemenpora, Eko Triyanto (ET).
Diduga, Adhi Purnomo dan Eko Triyanto menerima suap sebesar RP318 juta dari pejabat KONI terkait hibah dari pemerintah untuk KONI yang disalurkan melalui Kemenpora. Sementara Mulyana, menerima uang dalam bentuk ATM dengan saldo sebesar Rp100 juta.
Uang yang diterima para pejabat Kemenpora dari petinggi KONI itu diduga berkaitan dengan penyaluran bantuan tahun anggaran 2018 dari pemerintah untuk KONI yang melalui Kemenpora. Adapun, nilai dana hibah dari pemerintah untuk KONI sebesar Rp17,9 miliar.
KPK menduga, ada pemberian suap lainnya untuk pejabat Kemenpora. Pemberian suap lainnya itu yakni berupa mobil Toyota Fortuner, uang Rp300 juta, dan satu unit handphone Samsung Galaxy Note 9. (Pon)