Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Selain Tangkap Bupati, OTT KPK di Cianjur Juga Ciduk Petugas 'KPK Gadungan'

Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 Desember 2018

MerahPutih.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seseorang yang mengaku petugas lembaga antirasuah atau petugas KPK gadungan, di Cianjur, Jawa Barat, Kamis (20/12) malam.

"Orang dengan inisial M tersebut mengaku petugas KPK yang ikut dalam OTT terhadap Bupati Cianjur dan kawan-kawan sebelumnya," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi Jumat (20/12).

Febri menjelaskan, pelaku kemudian menghubungi pejabat di Cianjur termasuk Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman lalu mengatakan punya banyak teman yang bisa membantu mengurus perkara dan meminta sejumlah uang.

Saat menangkap pelaku, tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti KTP, lencana bertuliskan 'konsultan Mabes Polri', uang tunai sebesar Rp 2 juta yang diduga baru diterima pelaku dari mantan pejabat Cianjur.

Sejumlah uang disita dari oknum KPK gadungan (MP/Ponco)

Selain itu, KPK juga mengamankan kartu ATM dengan saldo Rp 30 juta juga yang diduga diterima dari pihak Wakil Bupati Cianjur.

Diduga sebelumnya upaya pemerasan tersebut telah dilakukan terhadap Wabup dan sejumlah pejabat di Cianjur. "Saat ini tim dan pelaku sudah diamankan di Polres Cianjur untuk proses lebih lanjut," imbuh Febri.

KPK mengultimatum seluruh pihak untuk tidak mencoba ataupun melakukan tindakan seolah-olah pegawai KPK, memeras atau meminta uang pada para pejabat baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Sebelumnya KPK telah menemukan sejumlah pelaku pemerasan dan penipuan yang menggunakan identitas dengan logo mirip dengan KPK," ungkap Febri.

Oknum yang mengaku Pegawai KPK (MP/Ponco)

Selain itu, KPK juga mengimbau kepada para pegawai negeri dan penyelenggara negara termasuk pihak swasta atau pihak lain untuk bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang mengaku-aku sebagai KPK.

"Dan menolak jika ada permintaan uang atau fasilitas-fasilitas tertentu serta segera melaporkan ke KPK atau kantor Kepolisian setempat jika hal tersebut terjadi," pungkas Febri. (Pon)

Baca Artikel Asli