MerahPutih Bisnis - Pembangunan Indonesia sebelum ini hanya terpusat di Pulau Jawa (Jawa sentris). Setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla orientasi pembangunan tidak lagi Jawa sentris melainkan Indonesia sentris.
Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berbicara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10).
"Pembangunan sekarang bukan Jawa sentris, tetapi mau kita keluarkan jadi Indonesia sentris, terutama Indonesia Timur. Kemarin ada yang tanya, tapi Pak itu kereta cepat dibangun di Jakarta Bandung? Itu bukan dari APBN itu harus tahu. Tidak dari APBN, tidak pakai jaminan pemerintah, itu urusan B to B. Itu urusan bisnis," ungkap Presiden Jokowi di hadapan para kepala daerah.
Anggaran pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa porsinya lebih besar dibandingkan di Pulau Jawa. Khusus di Pulau Jawa, penggunaan APBN untuk proyek pembangunan dikurangi.
Jokowi mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak menggunakan uang negara, melainkan uang investor. Namun untuk kereta di luar Jawa, seperti Trans Sulawesi akan menggunakan uang negara, dan proyek ini akan segera dimulai kenbali.
Sementara itu, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan di era pemerintahan Jokowi terjadi perubahan strategi alokasi anggaran untuk pembangunan.
"Saya katakan ke Anda, bahwa Presiden Jokowi baru memulai perubahan, yakni alokasi APBN difokuskan di luar Jawa. Mulai saat ini, khususnya pembangunan infrastruktur, kita fokuskan anggaran untuk keluar Jawa," kata Rizal saat mewakili Presiden Jokowi membuka acara Asia Pacific Regional Meeting Habitat III, di Hotel Fairmont, Jakarta.
Rizal menilai selama ini Jawa sudah terlalu lama menikmati fasilitas dan aliran dana pembangunan dari pemerintah pusat.
Saat ini di Pulau Jawa, kata Rizal, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat sudah sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah menyerahkan pembiayaan pembangunan infrastruktur semuanya ke pihak swasta dalam bentuk kerjasama Public Private Partnership (PPP).
"Untuk di Jakarta yang high income dan punya daya beli tinggi. Maka porsi anggaran untuk pembangunan dari APBN kecil. Pembiayaan lebih banyak diserahkan ke swasta," jelasnya.
Untuk informasi, Presiden Jokowi menyiapkan dana infrastruktur yang mencapai Rp 313,5 triliun; 8 persen dari RAPBN 2016 senilai Rp 2.121,3 triliun. Sebagian besar untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di luar Pulau Jawa, semisal proyek jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ruas Balikpapan-Samarinda seksi V sepanjang 11 kilometer (km) dari total 99,2 km. Kemudian proyek pembangunan jalan Manado-Bitung sepanjang 39 kilometer di Sulawesi Utara senilai Rp11 triliun.
Selain jalan, pemerintah juga akan membangun kereta api di luar Jawa, seperti proyek pembangunan kereta api di Papua pada awal 2016, kereta api di Kalimantan sepanjang 2.428 kilometer dengan biaya sebesar Rp22,9 triliun dan Sulawesi dengan panjang 1.772 kilometer sebesar Rp31,25 triliun. Totalnya sepanjang 4.200 kilometer dan anggaran Rp54,15 triliun. Proyek ini akan dibiayai dari APBN. (Abi)
BACA JUGA:
- Setahun Jokowi-JK, Tujuh Proyek Mangkrak Rampung
- Setahun Pemerintahan, Sektor Ekonomi Jadi Kegagalan Jokowi-JK
- Setahun Jokowi-JK, Pengusaha Logistik Tagih Janji Tol Laut
- Setahun Jokowi-JK, Rupiah Dekati Rp13.700 per Dolar AS
- Satu Tahun Jokowi-JK, Komunikasi Mandek Jadi Penyebab Konflik Agama