MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap praktik dugaan suap pengamanan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nilai suap dalam pengamanan perkara ini diduga senilai Rp 425 juta.
Dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) di PN Jaksel kemarin, lembaga antirasuah telah menetapkan dua dari lima orang sebagai tersangka. Keduanya yakni Tarmizi (TMZ) selaku panitera pengganti PN Jaksel dan Akhmad Zaini (AKZ) selaku pengacara PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI).
Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, dalam melancarkan aksinya AKZ menyamarkan uang suap kepada TMZ dengan istilah "sapi" dan "kambing". Sapi untuk nilai ratusan juta, sementara kambing merujuk puluhan juta.
"Dalam komunikasi antara AKZ dan TMZ digunakan sandi 'sapi' untuk rujuk nilai ratusan juta, dan sandi 'kambing' puluhan juta. Mungkin ini karena situasi mendekati hari kurban," ujar Agus saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/8).
Agus menjelaskan, awalnya TMZ meminta tujuh sapi dan lima kambing atau senilai Rp 750 juta kepada AKZ untuk mengurus kasus PT ADI. Namun setelah dilakukan negosiasi, disepakati pemberian sebesar Rp 400 juta.
"Tapi sampai akhirnya disepakati Rp 400 juta untuk perkara tersebut," ungkapnya.
Akhirnya uang yang diterima TMZ dari AKZ melalui TJ yang merupakan pegawai honorer PN Jaksel sebesar Rp 425 juta. Pemberian itu dilakukan lewat transfer secara bertahap sejak Juni 2017.
Uang itu diduga untuk memengaruhi agar gugatan Eastren Jason Fabrication Service Pte, Ltd (EJFS) selaku penggugat terhadap PT ADI selaku tergugat ditolak. Putusan kasus wanprestasi itu rencananya bakal dibacakan kemarin, 21 Agustus 2017, saat operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan.
Selaku pemberi suap, AKZ disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebagai pihak yang diduga penerima, TMZ disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Usai Ditetapkan Tersangka, MA Terbitkan SK Pemberhentian Panitera Pengganti PN Jaksel