Merahputih.com - Pengelola rumah sakit maupun lembaga kesehatan diminta tak 'mendahului' pemerintah soal penjualan vaksin.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengimbau rumah sakit agar tidak melakukan promosi tentang program vaksinasi sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah.
Baca Juga:
Vaksin COVID-19 Datang, Jokowi Janji Pakai Pertimbangan Ilmiah Sebelum Vaksinasi
"Ini untuk mencegah kesimpangsiuran di tengah masyarakat," kata Wiku kepada wartawan, Selasa (15/12).
Permintaan satgas ini merespons munculnya iklan yang ditawarkan sebuah rumah sakit mengenai pemesanan vaksin COVID-19. Dalam iklan tersebut disampaikan, masyarakat yang sudah memesan akan mendapat prioritas vaksinasi.
"Jadi satgas meminta kepada RS untuk menunggu arahan dan keputusan pemerintah terkait dengan program vaksinasi," ungkap Wiku.
Padahal, pemerintah masih mengkaji berbagai hal teknis mengenai program vaksinasi. Pada prinsipnya pemerintah ingin memastikan vaksin tersedia bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Baik melalui skema subsidi atau mandiri," singkat dia.
Menurutnya, seluruh informasi rinci mengenai pelaksanaan vaksinasi akan disampaikan setelah pembahasan rampung.
Baca Juga:
1,2 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Datang, Pemerintah Minta Fatwa MUI
Dia media massa, sejumlah rumah sakit swasta mulai memberikan penawaran pre-order vaksinasi COVID-19 mandiri kepada masyarakat.
Salah satu RS swasta di Bantul, Yogyakarta menyebutkan, harga vaksin berkisar Rp 450.000 sampai Rp 500.000 per dosis suntikan. (Knu)