Rizal Ramli: Regulasi Soal Reklamasi Masih Tumpang Tindih

Merahputih Megapolitan - Reklamasi merupakan salah satu pilihan dalam proses pembangunan wilayah DKI Jakarta. Namun, melihat manfaat dan resiko yang terjadi, diperlukan penelaahan yang mendalam.

Menteri Kordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan pihaknya menilai regulasi yang ada masih tumpang tindih di antara ketiga regulasi itu adalah Undang-Undang 27/2007 Jo 1 tahun 2014, Undang-undang 26/2007, dan Pepres 122/2012.

"Tentu kalau kita bahas ini nggak habis-habisan debatnya, tentu ada hirarkinya UU lebih tinggi dari perpres. Tapi bila dibicarakan maka akan ditemukan solusinya," ujar Rizal saat ditemui usai rapat koordinasi, di kantornya Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Senin (18/4).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menambahkan  mengenai undang-undang Nomor 30 tahun 2009, terkait tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimana pemerintah berhak melakukan pengawasan kepada pemrakarsa.

"Secara spesifik terkait pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan sosial masyarakat," tuturnya. (Abi)

BACA JUGA:

1. Rizal Ramli: Soal Reklamasi Harus Dibahas dengan Kepala Dingin
2. Tolak Reklamasi Jakarta, Nelayan Segel Pulau G
3. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan Sementara
4. Reklamasi Teluk Jakarta Dituding Jadi Penyebab Jutaan Ikan Mati
5. Ahok Klaim Jutaan Ikan Mati di Ancol Bukan karena Reklamasi