Ribka Tjiptaning Tak Lolos ke Senayan, Hasto: Ada Operasi Singkirkan Kader PDIP
Jumat, 22 Maret 2024 -
MerahPutih.com - Sejumlah Calon Legislatif (Caleg) dari PDI Perjuangan (PDIP) mengalami kehilangan suara tidak wajar dalam kontestasi Pileg 2024. Satu di antaranya yakni Ribka Tjiptaning, incumbent DPR RI dari Dapil Jawa Barat lV. Akibat kehilangan suara tak wajar tersebut Ribka tak lolos ke Senayan.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya tidak akan tinggal diam dan akan membela Caleg yang kehilangan suara karena kerap mengkritisi cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilu 2024.
Baca juga:
Hasto PDIP Kutip Perkataan Budayawan Jerman Saat Diskusi Kejahatan Pemilu 2024
Menurut Hasto, secara empiris memang benar ada upaya menjegal caleg PDIP yang kerap mengkritisi sikap politik Jokowi. Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan lewat gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Secara empiris memang itu betul, tapi harus dibuktikan dan kami akan berjuang untuk membela kader-kader kami yang selama ini kritis di dalam menjalankan tugas demokrasinya, termasuk Ibu Endah, Ketua DPC PDI Perjuangan di Gunung Kidul,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (21/3).
Hasto menuturkan salah satu bukti empiris adanya operasi politik menjegal caleg PDIP tidak hanya dialami Ribka Tjiptaning tetapi juga Ketua DPC PDIP di Gunung Kidul, Yogyakarta, Endah Subekti Kuntariningsih.
“Saat pemilu 2019 dia (Endah) suara terbanyak, tiba-tiba ada operasi yang dilakukan secara sistematik hanya karena keberanian dia di dalam menentang upaya menurunkan bendera-bendera PDI Perjuangan ketika Presiden Jokowi datang ke Gunung Kidul,” ungkapnya.
Baca juga:
Hasto Lihat Pilpres 2024 Mirip Fenomena 'Overshooting' Pemilu 1997 Era Orba
“Ada upaya-upaya operasi-operasi politik untuk menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan yang kritis,” sambung Hasto.
Lebih lanjut Hasto mengingatkan jika DPR RI hanya diisi oleh legislator yang tunduk pada kekuasaan maka hal itu akan membahayakan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
“Ketika nantinya DPR hanya diisi oleh mereka-mereka yang sekedar tunduk pada kekuatan intimidasi yang nantinya bisa bergeser semakin represif, yaitu bahaya bagi demokrasi kita,” tutup Hasto. (Pon)
Baca juga:
